KSP Bentuk Satgas Karbon untuk Percepat Dekarbonisasi
JAKARTA, iNews.id - Kantor Staf Presiden (KSP) membentuk satuan tugas (satgas) karbon untuk mendorong percepatan upaya-upaya dekarbonisasi di Indonesia, terutama terkait perdagangan karbon. Diharapkan, kehadiran Satgas Karbon dapat mengurai hambatan utama dalam implementasi kebijakan dekarbonisasi, seperti tantangan pendanaan dan koordinasi antar lembaga.
“Pembentukan satgas ini diinisiasi oleh Kepala Staf Kepresidenan bapak Moeldoko untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat upaya-upaya dekarbonisasi di Indonesia termasuk di dalamnya soal perdagangan karbon,” ucap Ketua Satgas Karbon KSP, Ishak Saing dalam keterangannya dikutip, Senin (13/5/2024).
Ishak menambahkan, Satgas Karbon KSP akan mendorong kolaborasi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di berbagai lapisan melalui kampanye tentang perubahan iklim.
Satgas, kata dia, juga akan melibatkan sektor swasta, baik melalui insentif keuangan, kemitraan publik-swasta, maupun regulasi yang mendukung investasi yang berkelanjutan.
“Kolaborasi ini kita bingkai dalam Indonesia Carbon Care Initiatives (ICCI),” tuturnya.
Lebih lanjut, Ishak yang juga Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden ini, menguraikan ICCI merupakan bentuk kolaborasi antara lima sektor utama, yaitu akademik, bisnis, pemerintah, komunitas, dan media. Melalui kolaborasi pentahelix tersebut diharapkan bisa menciptakan solusi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi semua pihak terkait.
“Manfaatnya termasuk inovasi yang lebih baik melalui gabungan berbagai perspektif, peningkatan akseptabilitas solusi di masyarakat, dan pengurangan risiko karena dukungan lintas sektor,” katanya.
Dia menegaskan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mempercepat proses dekarbonisasi di Indonesia. Percepatan dekarbonisasi merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global, dan salah satu fokus utamanya adalah perdagangan karbon. Di mana pemerintah mengalokasikan kredit karbon sebagai insentif bagi industri dan sektor lainnya untk mengurangi emisi gas rumah kaca.
“Mekanisme ini tidak hanya menghasilkan manfaat lingkungan yang signifikan, tapi juga menciptakan kesempatan ekonomi baru lewat perdagangan karbon di pasar internasional,” ucap Ishak.
Ishak juga menyoroti konsep Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang menjadi bagian penting dari strategi dekarbonisasi Indonesia. Di mana NEK menekankan pentingnya mempertimbangkan nilai ekonomi dari layanan ekosistem dan pengurangan emisi karbon, serta memberikan panduan bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan kebijakan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pasar.
Pengembangan bursa karbon sendiri, sambung dia, menjadi langkah penting dalam memperluas infrastruktur perdagangan karbon, yakni dengan memberikan platform transparan dan efisien bagi pelaku pasar untuk membeli dan menjual kredit karbon.
“Ini bisa mendorong pertumbuhan ekosistem karbon yang dinamis dan berkelanjutan, serta memberikan insentif bagi inovasi teknologi hijau,” ujarnya.
Editor: Aditya Pratama