Larangan Ekspor CPO Disebut Bakal Gerus Devisa Negara hingga 3 Miliar Dolar AS

JAKARTA, iNews.id - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor bahan baku minyak goreng atau crude palm oil (CPO) dan minyak goreng pada Kamis (28/4/2022) bisa menggoyang kinerja ekspor selama Mei 2022. Pasalnya, selama Maret 2022, nilai ekspor CPO mencapai 3 miliar dolar AS.

"Kinerja ekspor selama Mei 2022 nanti bisa goyang alias terpengaruh karena kebijakan itu. Surplus perdagangan menurun," ujar Bhima kepada MNC Portal Indonesia, Senin (25/4/2022).

Baca Juga

Jepang Raup Surplus Dagang Rp35 Triliun pada November 2025

Dengan nilai ekspor CPO di Maret 2022 mencapai 3 miliar dolar AS, sehingga jika diasumsikan larangan ekspor berlaku satu bulan penuh, estimasi pada Mei 2022, devisa negara akan tergerus sebesar 3 miliar dolar AS. 

Hal ini merujuk data nilai ekspor CPO Indonesia pada Maret 2022 yang mencapai 3 miliar dolar AS. Dengan larangan ini, maka devisa negara akan lenyap 12 persen dari total ekspor nonminyak dan nonmigas.

Baca Juga

Target Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng Mulai 28 April: Stok Melimpah, Harga Terjangkau 

Jika proyeksi Bhima ini terjadi, dia bilang, stabilitas nilai tukar rupiah akan terganggu juga. Belum lagi ada peristiwa global yang menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

"Saya khawatir nilai tukar rupiah bakal terganggu dengan kebijakan ini. Bisa-bisa dalam jangka pendek nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bisa merangkak di kisaran Rp14.600 hingga Rp15.000 per dolar AS," ucapnya.

Baca Juga

Tegas! Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Baku Minyak Goreng

Di sisi lain, dia menilai, kebijakan pemerintah tersebut hanya akan mengulang kesalahan stop ekspor mendadak komoditas batu bara pada Januari lalu. 

Baca Juga

Breaking News, Pemerintah Larang Ekspor Minyak Goreng Mulai 28 April 2022

Menurutnya, pemerintah cukup mengembalikan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) CPO sebesar 20 persen yang sempat ditetapkan sebelumnya. 

"Sebenarnya kalau hanya pemenuhan kebutuhan dalam negeri, tidak perlu stop ekspor. Hanya mengulang masa lalu. Yang seharusnya dilakukan cukup kembalikan kebijakan DMO CPO sebesar 20 persen. Kemarin saat ada DMO kan isinya soal kepatuhan produsen yang rendah dan berakibat pada skandal gratifikasi yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung)," kata Bhima.

Baca Juga

Jokowi Minta Koperasi Petani Sawit Swadaya Produksi Minyak Goreng

Dia menilai, pasokan 20 persen dari total ekspor CPO untuk kebutuhan minyak goreng lebih dari cukup. Menurutnya, tidak tepat apabila pelarangan total ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng dilakukan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memutuskan bahwa pemerintah akan memberhentikan ekspor bahan baku minyak goreng atau crude palm oil (CPO) dan minyak goreng mulai, Kamis (28/4/2022).

Adapun dasar dari keputusan Jokowi ini agar ketersediaan minyak goreng bisa kembali melimpah di pasaran. Jokowi juga memastikan akan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan ini.

Editor: Aditya Pratama