LinkAja Kerja Sama dengan Dukcapil Tingkatkan Verifikasi dan Validasi Pengguna

Alza Azoza ยท Jumat, 17 Januari 2020 - 16:24 WIB
LinkAja Kerja Sama dengan Dukcapil Tingkatkan Verifikasi dan Validasi Pengguna

LinkAja menggandeng Dukcapil guna meningkatkan fungsi proses verifikasi dan validasi identitas pengguna uang elektronik. (Foto: iNews.id/Alza Azoza)

JAKARTA, iNews.id - LinkAja menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) guna meningkatkan fungsi proses verifikasi dan validasi identitas pengguna uang elektronik. Hal ini untuk memberikan manfaat maksimal kepada pengguna LinkAja.

Direktur Operasi LinkAja Haryati Lawidjaja menuturkan, kerja sama ini bisa membuat layanan Know Your Customer (e-KYC) memproses validasi data secara otomatis dan juga menjaga dari penyelewengan identitas.

“Kerja sama ini semoga bisa meningkatkan fungsi validasi data pengguna elektronik agar otomatis tervalidasi langsung dari Dukcapilnya. Upaya ini semoga bisa meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna,” ujar Haryanti di Jakarta, Jumat (17/1/2020). 

Layanan e-KYC milik LinkAja akan memproses validasi berupa penyelarasan data kependudukan seperti kesamaan foto yang tertera dalam Kartu tanda Penduduk (KTP) dan juga data-data internal lainnya yang masuk di Dukcapil. 

Kerja sama ini akan membuat LinkAja terbantu dengan tervalidasinya data secara otomatis karena sinkronisasi secara langsung dengan Dukcapil. “LinkAja merasa sangat terbantu dengan kerjasama ini karena validasi akan terjadi secara otomatis dan juga pastinya akan percepat proses validasi akun pengguna,” ujar Haryanti.

Komitmen ini juga Haryanti tegaskan sebagai upaya LinkAja dalam menjaga kerahasiaan dan juga kebenaran data yang dicantumkan oleh pengguna. Selain itu, keselarasan yang terjadi antara data LinkAja dengan Dukcapil bisa memberi manfaat lebih bagi penggunanya seperti keleluasaan dalam bertransaksi dan penambahan nominal saldo maksimum.

Sementara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh menambahkan kerja sama ini sekaligus membantu pemerintah untuk memerangi risiko pencucian uang dan mencegah pendanaan terorisme melalui penggunaan layanan keuangan elektronik.

Pemerintah Indonesia memang mewajibkan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran selain Bank untuk menerapkan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. 

"Identifikasi dan verifikasi identitas diperlukan untuk mencegah risiko terjadinya transaksi keuangan mencurigakan," ucapnya.

Editor : Ranto Rajagukguk