Luhut Buka-bukaan soal Penanganan Polusi Udara di Jakarta: Butuh Waktu 1 Tahun

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal penanganan polusi udara di Jakarta. Menurutnya solusi masalah tersebut membutuhkan waktu 1 tahun.

Luhut menjelaskan pemerintah terus berupaya melakukan penanganan polusi udara. Adapun dalam penanganannya tersebut akan memakan waktu yang tidak sedikit. 

Baca Juga

Merger BUMN Karya Ditargetkan Rampung Desember 2025, Begini Skemanya

"Kami semua kerjakan sekarang begitu terintegrasi dan imbauan. Kita tak perlu saling salahkan, karena ini nggak akan selesai sebulan dua bulan, it is take 3 months, atau bahkan 1 tahun baru bisa diselesaikan," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/9/2023). 

Luhut pun membeberkan saat ini pemerintah tengah melakukan kajian program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera). Program tersebut berguna untuk melakukan apa yang yang menjadi penting dilakukan untuk penanganan polusi udara. 

Baca Juga

Waspada Polusi Udara di Jakarta Disebut Makin Buruk dan Berbahaya untuk Kesehatan 

Kemudian, pemerintah juga mempercepat proses kendaraan listrik untuk dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebab, kata Luhut, penyebab terbesar polusi udara yakni sektor transportasi. Kemudian melakukan uji emisi pada kendaraan yang emisi karbonnya tinggi. 

"Sekarang kita sudah tahu, kendaraan itu transportasi itu penyebab yang parah. Kita percepat proses EV dan kemudian anda lihat ada pengecekan karbon emisi daripada mobil motor sudah mulai dilakukan," tutur dia. 

Baca Juga

Atasi Masalah Polusi Udara di Depok-Bekasi, Ridwan Kamil: WFH hingga Rekayasa Cuaca

Kemudian, pemerintah akan memproduksi water mist generator untuk dipasang di gedung-gedung untuk menyemprotkan air ke wilayah yang memiliki polusi tinggi. Hal itu guna menekan polusi udara. Meski begitu Luhut mengatakan bahwa hal tersebut membutuhkan waktu yang lama. 

Lalu, pemerintah akan lebih dulu mengidentifikasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) pada sektor Industri. Bahkan ia akan menutupnya. Terakhir, pemerintah akan digantikan oleh PLN untuk mengaliri listrik dengan diberikan harga murah. 

"Tentu kita kasih insentif ke mereka ini lagi dibicarakan, tentu PLN mungkin dapat penugasan, daripada rugi dia nggak dipakai jadi dipakai ini dulu," ucapnya. 

Editor: Puti Aini Yasmin