Luhut Sebut Ada Pergeseran Konsumsi Masyarakat dari Minyak Goreng Premium ke Minyakita

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menyebut ada kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Hal ini disebabkan pergeseran konsumsi komoditas tersebut di masyarakat.

Luhut menuturkan, saat ini banyak masyarakat yang dulunya menggunakan minyak goreng premium beralih ke Minyakita.

Baca Juga

Ekspor Sawit Mentah Diperkirakan Terdiversifikasi usai Penandatanganan IEU-CEPA

"Pemerintah mencermati adanya pergeseran konsumsi minyak goreng masyarakat yang terbiasa membeli minyak goreng premium, beralih membeli "Minyakita" yang merupakan senjata pemerintah untuk meredam kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri agar sesuai HET (harga eceran tertinggi) yang ditetapkan yakni Rp14.000/liter," ujar Luhut dikutip dari Instagram @luhut.pandjaitan, Senin (6/1/2023). 

Luhut menambahkan, penyebab kenaikan harga minyak goreng rakyat akibat pasokan domestic market obligation (DMO) yang berkurang, terutama dari pasokan Minyakita. 

Baca Juga

Minyakita Langka di Yogyakarta, Masyarakat Pilih Minyak Goreng Curah

"Di luar itu, melambungnya harga minyak goreng juga terjadi karena adanya masalah pada proses distribusi. Baik dari indikasi masih adanya stok yang menumpuk maupun pelanggaran terhadap penetapan harga HET di lapangan," tuturnya.

Oleh karena itu, Luhut mengatakan, pemerintah dan produsen minyak goreng telah menyepakati penambahan pasokan DMO 50 peersen untuk menghadapi Lebaran 2023. 

Baca Juga

Tidak Boleh Borong, Mendag Sebut Beli Minyakita Harus Pakai KTP

"Saya menggelar rakor hari ini bersama K/L terkait dengan para produsen minyak goreng. Kami menyepakati peningkatan pasokan DMO oleh produsen minyak goreng sebanyak 50 persen hingga memasuki masa Lebaran nanti," ucap Luhut.

Baca Juga

Mendag Zulhas Ungkap Sanksi untuk Pedagang yang Tak Jual Minyakita Rp14.000 per Liter

Luhut mengungkapkan, nantinya pemerintah juga memutuskan untuk mendepositokan sebagian hak ekspor yang dimiliki eksportir saat ini, jadi eksportir tetap dapat menggunakan hak ekspor tersebut nanti setelah situasi kembali mereda.

"Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga pasokan dalam negeri dan menjamin harga tetap stabil. Bagi para pengusaha, Pemerintah juga akan meningkatkan insentif ekspor pengali minyak kita agar pasokan minyak kita tetap terjaga," kata dia. 

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pengawasan yang ketat berbasiskan data Simirah dan menindak berbagai pelanggaran yang ditemukan di lapangan. 

Selain itu, Kementerian Perdagangan juga akan membuka kembali hotline pengaduan masyarakat tentang berbagai pelanggaran yang terjadi terkait ketersediaan minyak goreng di pasaran sehingga kita bisa menindaklanjuti aduan masyarakat secara langsung. 

Editor: Aditya Pratama