Melalui Surat Edaran, Erick Thohir Minta Semua Fasilitas Umum BUMN Digratiskan

JAKARTA, iNews.id - Menteri BUMN Erick Thohir resmi melarang pungutan biaya bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas umum milik perusahaan pelat merah. Ketentuan itu diterbitkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor SE-16/MBUT11/2021 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial BUMN yang diterbitkan pada 24 November 2021. 

Adapun penerbitan surat edaran ini dilakukan setelah Erick Thohir melarang adanya pengenaan tarif bagi pengguna toilet di kawasan SPBU milik PT Pertamina (Persero). 

Baca Juga

Ketimbang Belanja Barang, Konsumsi Masyarakat Mulai Bergeser ke Sektor Pelayanan dan Jasa

Dalam beleid tersebut, Erick menjelaskan bahwa pemberian layanan BUMN yang didalamnya terdapat fasilitas umum dan fasilitas sosial agar senantiasa dilakukan perawatan, pemeliharaan dan pengelolaan yang memadai sehingga memberikan dampak optimal dan tidak membebani masyarakat yang menggunakannya. 

"Tidak dipungut biaya bagi masyarakat pengguna," demikian keterangan SE tersebut dikutip, Jumat (26/11/2021). 

Baca Juga

Truk Tabrak Pohon di Depan Kantor PN Bener Meriah, Sopir Tewas

Kementerian BUMN juga meminta agar dewan komisaris dan dewan pengawas BUMN untuk mengawasi pelaksanaan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Sebab, penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai dan terawat dengan baik menjadi bagian dari standar kualitas layanan yang dilakukan BUMN. 

Baca Juga

Erick Thohir Minta Toilet di SPBU Pertamina Digratiskan, Begini Respons Ahok

Adapun maksud dan tujuan Surat Edaran tersebut untuk menjadi pedoman bagi BUMN dalam meningkatkan mutu pelayanan fasilitas umum dan fasilitas sosial. 

"Surat Edaran ini memuat himbauan agar BUMN meningkatkan mutu pelayanan terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dikelola," bunyi poin lain dalam beleid tersebut. 

Baca Juga

Temui Toilet SPBU Pertamina Berbayar, Erick Thohir: Harus Gratis!

Kementerian BUMN mencatat, fasilitas umum dan fasilitas sosial menjadi sarana dan prasarana, perlengkapan atau alat-alat yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. 

Sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi, BUMN memberikan pelayanan yang di dalamnya terdapat fasilitas umum dan fasilitas sosial. Selain itu, BUMN dituntut meningkatkan mutu pelayanan salah satunya melalui perawatan, pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai agar memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat yang menggunakannya. 

Editor: Aditya Pratama