Menko Airlangga: Pemerintah Evaluasi Kebijakan Hidupkan Kembali Industri Perfilman Nasional

Mendukung potensi ini, pemerintah memformulasikan aturan bagi layanan video on demand dengan tujuan untuk melindungi industri dalam negeri agar bisa tumbuh dan terjaga dengan baik tanpa menghilangkan hak masyarakat dalam memperoleh tontonan yang baik.

Baca Juga

Bioskop Boleh Buka 50 Persen Kapasitas di Daerah PPKM Level 3 dan 2

Di sisi lain, kehadiran film berbasis digital membuat pertunjukan film semakin beragam dan membutuhkan proses filtrasi. Airlangga menegaskan, perkembangan ini harus diiringi dengan proses filtrasi dan penyensoran yang sesuai dengan norma dan budaya serta aspek religi bangsa Indonesia. Perlu ada keterangan terkait klasifikasi usia yang tepat untuk menonton film tersebut.

“Kami menyambut baik dan mengapresiasi Lembaga Sensor Film Indonesia yang mencanangkan budaya sensor mandiri guna mendorong masyarakat memilih dan memilah dalam menonton yang sesuai dengan klasifikasi usia. Diharapkan juga para orang tua terus ikut mengawasi apa yang ditonton oleh anggota keluarganya,” tutur Airlangga.

Baca Juga

Mampu Bangkit saat Pandemi, Sandiaga Uno Minta Industri Penyiaran Lakukan Ini

Editor: Jujuk Ernawati