Menko Airlangga: Tinggal 14 Peraturan Pendukung UU Cipta Kerja yang Perlu Harmonisasi dan Sinkronisasi

Suparjo Ramalan ยท Selasa, 24 November 2020 - 12:20:00 WIB
Menko Airlangga: Tinggal 14 Peraturan Pendukung UU Cipta Kerja yang Perlu Harmonisasi dan Sinkronisasi
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Foto: Humas Kemenko Perekonomian)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah terus mengebut proses Hhrmonisasi dalam rangka percepatan pembahasan dan penyelesaian 44 aturan pelaksana UU Cipta Kerja. Diharapkan, seluruh aturan pelaksana tersebut bisa rampung akhir November atau awal Desember 2020.

Sebanyak 44 aturan pelaksana UU Cipta Kerja tersebut terdiri tas 40 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).

Kementerian Perekonomian menjadi leading sector guna merampungkan peraturan pendukung ini bersama Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Sejauh ini terdapat 30 peraturan pelaksanaan (27 RPP dan 3 RPerpres) yang selesai dan di-upload di Portal UU Cipta Kerja.

“Pemerintah menargetkan pada akhir November atau awal Desember 2020, seluruh RPP dan RPerpres yang memerlukan masukan dari masyarakat atau publik, sudah bisa di-upload dan diakses masyarakat melalui Portal UU Cipta Kerja, sehingga masyarakat bisa memberikan masukan untuk penyempurnaan RPP dan RPerpres tersebut,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Senin (23/11/2020).

Kini, tinggal 14 peraturan pelaksanaan (13 RPP dan 1 RPerpres) yang masih belum diunggah ke Portal UU Cipta Kerja. Aturan tersebut masih memerlukan harmonisasi dan sinkronisasi. Namun, tak semua RPP itu memerlukan masukan dari masyarakat, karena sudah ditetapkan di UU No 11 tahun 2020.

Misalnya, RPP tentang Penetapan Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi, karena pokok-pokoknya sudah ditetapkan di UU Cipta Kerja. Pemerintah tinggal menetapkannya ke dalam PP.

Beberapa RPP yang masih memerlukan pembahasan dan harmonisasi adalah, RPP yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan (4 RPP). Pemerintah bersama Tim Pembahasan Tripartit Nasional masih terus membahas RPP Ketengakerjaan ini.
Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian, bahkan saat pembahasannya sudah selesai.

Namun, masih dilakukan sinkronisasi antar K/L dan asesmen terhadap konsistensi pengaturan perizinan di masing-masing sektor. Hal ini dilakukan agar menghindari tidak sinkronnya kebijakan.

Editor : Rahmat Fiansyah