Menteri Trenggono Ajak Dukung Penataan Kabel Bawah Laut, untuk Apa?

Suparjo Ramalan ยท Senin, 08 November 2021 - 14:19:00 WIB
Menteri Trenggono Ajak Dukung Penataan Kabel Bawah Laut, untuk Apa?
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ajak dukung penataan pipa dan kabel laut . Foto: Aditya P

JAKARTA, iNews.id - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajak semua pihak untuk mendukung penataan pipa dan kabel bawah laut di perairan Indonesia. Menurutnya, langkah pemanfaatan ruang laut seperti penempatan kabel dan pipa bahwa laut harus sesuai dengan prinsip ekonomi biru yang mengutamakan penerapan konsep keberlanjutan sumber daya laut.  

"Semua pihak, khususnya penyelenggara Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) untuk mendukung penuh penataan kabel maupun pipa bawah laut yang tengah dilakukan oleh pemerintah melalui Tim Nasional Penataan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut," kata dia dalam keterangannya, dikutip dari Antara, Senin (8/11/2021). 

Apalagi, dia menambahkan, penempatan kabel bawah laut yang tidak tertib dan tidak terkontrol bisa menimbulkan konflik pemanfaatan ruang di laut.

"Oleh sebab itu, saya mengajak saudara-saudara dan semua pihak untuk bersama-sama mendukung penataan alur pipa dan kabel bawah laut di perairan kita," ujarnya.

Menurut Trenggono, penataan perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum berusaha dalam pemanfaatan ruang laut dan memberikan solusi terhadap permasalahan tumpang tindihnya pemanfaatan ruang laut. Selain itu, menjamin pemanfaatan ruang laut berjalan secara terukur dan berkelanjutan sesuai dengan Program Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera yang digagas KKP.

Sebagai solusi semrawutnya pipa maupun kabel di bawah laut, pemerintah melalui KKP telah menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut, setelah sebelumnya dibentuk Tim Nasional Penataan Alur Pipa dan/ atau Kabel Bawah Laut berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 46 Tahun 2021.

Melalui hasil kerja Timnas, ditetapkan 43 segmen alur pipa bawah laut, 217 segmen alur kabel bawah laut, dan 209 BMH (beach main hole), termasuk empat lokasi landing stations sebagai titik masuk dan keluarnya kabel atau pipa di perairan Indonesia. Empat landing station tersebut berada di lokasi di Batam, Jayapura, Manado, dan Kupang.

Pemerintah, kata dia, juga berusaha membangun iklim usaha yang kondusif melalui pelayanan sistem perizinan pemanfaatan ruang laut dan perizinan berusaha yang cepat dan efisien.

"Komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan seperti Askalsi tentunya juga sangat penting untuk menata dan mengelola kabel dan pipa bawah laut lebih baik," ucapnya.

Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP Suharyanto menjelaskan, saat ini masih ada 186 segmen kabel telekomunikasi bawah laut yang posisinya di luar koridor. Penataan akan dilakukan ketika masa berlaku operasi kabel tersebut habis.

Mengenai proses bisnis penggelaran kabel telekomunikasi bawah laut, ada lima tahapan yang harus dilalui oleh pemohon (operator), mulai dari pra-pendaftaran, pendaftaran, penilaian, penerbitan izin, dan pelaksanaan penggelaran kabel bawah laut.

Dalam mengajukan penggelaran kabel pipa bawah laut, yang harus dipenuhi pemohon, di antaranya persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, izin membangun instalasi di perairan, perizinan lingkungan, hingga security clearance dan security officer.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut Seluruh Indonesia (Askalsi) Lukman Hakim menegaskan komitmennya dalam mematuhi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2021. Lukman menyakini aturan yang ada akan memberi manfaat bagi semua pihak, termasuk pelaku usaha itu sendiri.

Editor : Jujuk Ernawati

Follow Berita iNews di Google News

Bagikan Artikel:




Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda