NIK jadi NPWP, Stafsus Menkeu: Tidak Boleh Ada Dusta Lagi di Antara Kita

Michelle Natalia ยท Kamis, 11 November 2021 - 16:14:00 WIB
NIK jadi NPWP, Stafsus Menkeu: Tidak Boleh Ada Dusta Lagi di Antara Kita
Staf Khusus Menteri Keuangan, Yusnitus Prastowo. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus fokus menegakkan tiga prinsip era baru perpajakan, yaitu transparan, adil, dan sederhana. Salah satunya dengan menetapkan NIK menjadi NPWP yang berfungsi untuk common indentifier. 

Menurut Staf Khusus Menteri Keuangan (Stafsus Menkeu) Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, bagi wajib pajak yang bandel, atau menolak bayar pajak, Kemenkeu akan mengambil langkah hukum sesuai tiga prinsip era baru perpajakan, yaitu transparan, adil, dan sederhana. 

Maka dari itu, dalam UU HPP, NIK akan menjadi NPWP sebagai common identifier, yang akan membuat para wajib pajak semakin transparan dan patuh membayar pajak .

"Dengan NIK jadi NPWP, tidak boleh ada dusta lagi di antara kita. Setelah transparan, yang transparan diberi penghargaan, diberi keadilan. Wajib pajak baik dilayani dengan lebih baik, yang belum baik tetapi ingin baik dibimbing, dituntun dan diajari supaya paham," ujar Yustinus dalam Tax Gathering 2021 yang digelar KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua di Jakarta, Kamis(11/11/2021).

Dia menyampaikan, penggunaan NIK menjadi NPWP juga membuat sistem terintegrasi dan semakin sederhana. Masyarakat tidak perlu bingung menghafal NPWP, nomor rekening pelanggan Telkom, PLN, ada 35 instansi yang meminta nomor khusus untuk identitas diluar NIK. 

"Dengan pakai NIK, semuanya gampang, tidak ada lagi mencuri subsidi, ngakunya miskin, ternyata wajib pajak di KTP Sawah Besar Dua ternyata, dan kok dikasih bansos, itu engga boleh," kata Yustinus.
 
Dia menjelaskan, dengan adanya kebijakan ini, integrasi data menjadi dimungkinkan. Hal itu, sekaligus akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar pajak. 

Sfasus Menkeu menuturkan, para wajib pajak seharusnya menyadari bahwa dengan patuh membayar pajak, mereka turut membangun peradaban.

"Dengan membayar pajak, saya ikut menyekolahkan tetangga saya yang miskin. Dengan membayar pajak, saya membantu orang yang tidak mampu bisa mendapatkan layanan kesehatan, ada jalan bagus, bandara bagus, dan sebagainya, itu dari pajak," ungkap Yustinus.

Pada kesempatan itu, Stafsus Menkeu juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati mengunggah foto dengan barang merah di media sosial. Pasalnya, orang tersebut bisa saja mendapat surat cinta dari Kantor Pajak. 

Dia menceritakan, ada seorang kenalan yang menggugah foto sedang berpose di depan mobil Ferrari, saat sedang liburan. Kenalannya itu, kemudian mendapat surat dari Kantor Pajak karena mobil Ferrari tersebut belum dilaporkan. 

"Ada cerita, teman saya disurati oleh Kantor Pajak. Kenapa? Dia dikira punya Ferrari, karena saat liburan, dia numpang foto di depan mobil Ferrari. Diunggah di Facebook, dan dia berteman dengan orang pajak, kemudian mendapatkan surat dari Kantor Pajak karena Ferrarinya belum dilaporkan. Ini yang kemudian harus dia klarifikasi," tutur Yustinus.

Editor : Jeanny Aipassa

Bagikan Artikel:







Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda