Nilai Transaksi di E-katalog Ditargetkan Tembus Rp500 Triliun

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan nilai transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem katalog elektronik (E-katalog) mencapai Rp500 triliun. Adapun, angka transaksi pada platform belanja online pemerintah ini baru menyentuh Rp196,7 triliun hingga akhir 2023.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi menuturkan, target yang diberikan Presiden Jokowi berdasarkan pada rencana umum pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Baca Juga

RI–Korsel Kompak Dorong Konsensus G20 hingga Tata Kelola Mineral Kritis Berkelanjutan

Alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun. Sehingga, Kepala Negara menginginkan jika separuh dari anggaran pada rencana umum pengadaan dibelanjakan lewat E-katalog. 

“Hari ini nilai transaksi di tahun 2023 mencapai Rp 196,7 triliun, target dari Pak Presiden sebenarnya angkanya mencapai Rp 500 triliun,” ujar Hendrar saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, dikutip, Jumat (29/3/2024).

Baca Juga

Gandeng LKPP, Pertamina Implementasikan Aplikasi e-Katalog

“Kenapa begitu? Karena beliau melihat rencana umum pengadaan kita ini APBN-APBD selama setahun selalu di atas Rp1.200 triliun, mestinya separuh bisa lewat E-katalog,” tuturnya.

Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022, Kepala Negara menginstruksikan bahwa adanya percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMK-Koperasi).