OJK Kedepankan Three Lines of Defense dalam Proses Pengawasan

Aditya Pratama ยท Selasa, 04 Februari 2020 - 19:16:00 WIB
OJK Kedepankan Three Lines of Defense dalam Proses Pengawasan
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. (Foto: iNews.id)

JAKARTA, iNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengedepankan Three Lines of Defense dalam proses pengawasan di sektor keuangan. Hal itu harus berjalan dengan efektif untuk menjaga operasional lembaga keuangan sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso membeberkan, pertahanan lapis pertama, yaitu digerakkan oleh unit atau fungsi bisnis yang melakukan aktivitas operasional. "Dengan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya," ujar Wimboh dalam raker dengan Komisi XI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Adapun pertahanan lapis kedua, dilaksanakan oleh fungsi manajemen risiko dan kepatuhan, untuk memenuhi kewajiban unit dalam menjalankan fungsi kepatuhan. "Pertahanan lapis ketiga dilaksanakan oleh auditor internal maupun auditor eksternal untuk memenuhi kewajiban audit laporan secara independen dan penyampaian laporan komisaris independen, pemegang saham dan publik," ucapnya.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, OJK telah melaksanakan pendekatan pengawasan secara konsisten termasuk enforcement sebagai tindak lanjut dari supervisory actions. Seperti pada industri perbankan yang dilakukan pengawasan berbasis risiko dari entry sampai exit.

"Pada industri perbankan, pengawasan berbasis risiko dari entry sampai exit, baik off-site maupun on-site telah dilakukan secara konsisten, demikian juga dengan enforcement-nya," kata Wimboh.

Pada 2019, pengawasan industri perbankan difokuskan pada penguatan permodalan melalui konsolidasi perbankan. Selama tahun 2019, telah terdapat tiga proses merger dari enam bank umum serta penerbitan 16 izin penggabungan usaha BPR. Selain itu, OJK juga telah melakukan penguatan pengawasan dengan melakukan 229 Fit and Proper Test dan pencabutan 5 izin usaha BPR.

Wimboh juga menyebut bahwa pihaknya telah melakukan Business Process Re-engineering dalam proses pengawasan dengan memanfaatkan teknologi melalui aplikasi OBOX atau OJK-BOX. "Dengan OBOX akan memungkinkan bank bisa meningkatkan alur informasi kepada OJK. Khususnya adalah informasi yang bersifat transaksional sehingga OJK dan bank dapat memitigasi potensi risiko yang timbul lebih dini," tuturnya.

Editor : Ranto Rajagukguk

Follow Berita iNews di Google News

Bagikan Artikel:




Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda