Otorita IKN Fokus Kembangkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Jadi Kota Layak Huni hingga 2024

JAKARTA, iNews.id - Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan berfokus pada pengembangan wilayah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A untuk menjadi kota layak huni dengan fasilitas lengkap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengembangan ini terus dilakukan hingga tahun 2024. 

"Hingga tahun 2024 Otorita IKN ingin membangun sebuah kota layak huni dengan fasilitas lengkap di KIPP 1A dengan luas sekitar 900 hektare. Di sana akan terbangun Istana Negara, Istana Wakil Presiden, perkantoran Kemenko, Bank Indonesia, hunian ASN/TNI/Polri, hunian tapak untuk para menteri, tempat ibadah, lengkap dengan utilitas perairan, pengelolaan banjir, jaringan listrik, jalan tol menuju ke IKN, dan jalan dalam kota," ujar Juru Bicara Tim Komunikasi Rencana Pemindahan IKN, Sidik Pramono dikutip dari Antara, Rabu (31/8/2022).

Baca Juga

Rugikan Industri Dalam Negeri, Pemerintah Kenakan Bea Masuk Impor Produk Benang Kapas

Sidik menambahkan, pada tahun 2024 pemerintah ingin memindahkan ASN, TNI, Polri pusat ke IKN. Oleh karena itu, ketika terjadi pemindahan, IKN harus sudah memiliki fasilitas memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Adapun pendanaan pembangunan IKN bersumber dari APBN dan non-APBN. APBN akan digunakan antara lain untuk membangun infrastruktur dasar, gedung-gedung pemerintahan, istana kepresidenan, istana wapres.

Baca Juga

Daftar 10 Provinsi Terkaya di Indonesia, Nomor 7 Ditempati IKN Nusantara

Sementara, pendanaan non-APBN akan menggunakan skema-skema yang diperbolehkan oleh undang-undang, dengan bidang investasi antara lain untuk membangun rumah sakit internasional, fasilitas pendidikan terpadu, kawasan perkantoran dan jasa, gedung mixed use, komersial niaga, dan fasilitas hunian.

Baca Juga

Pekan Depan, Kementerian PUPR Teken 5 Paket Konstruksi Dasar IKN Nusantara

Otorita IKN juga membuka peluang bagi swasta untuk ikut membangun IKN. Untuk itu pemerintah juga menyiapkan skema dan insentif untuk menarik minat investasi swasta.

Selain itu, Otorita IKN sebagai lembaga baru perlu untuk melengkapi kelembagaannya. Saat ini Otorita IKN Nusantara baru terdiri atas Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Kemudian ada Tim Transisi untuk membantu Otorita IKN sebagai pendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.

Baca Juga

Ini Proyek IKN Nusantara yang Ditawarkan ke Investor, Apa Saja?

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan KIPP tahap I di Ibu Kota Negara (IKN) selesai tahun 2024.

KIPP yang dimaksud mencakup antara lain pembangunan perkantoran Presiden dan Wakil Presiden, penyediaan air minum, sanitasi, drainase, jalan nasional, dan jalan tol dari Balikpapan di Kalimantan Timur ke IKN.

Baca Juga

Ratas Bersama Jokowi, Badan Otorita Ungkap Bocoran Insentif untuk Investor IKN Nusantara

Kementerian PUPR sendiri memperoleh pagu tahun anggaran 2023 untuk IKN sebesar Rp20,8 triliun, melonjak dari tahun 2022 yang sebesar Rp5,4 triliun. Dana tersebut ditujukan untuk pembangunan KIPP sebagai bagian dari prasarana dasar perkotaan.

Editor: Aditya Pratama