Pemasukan Negara Bakal Hilang Rp15,6 Triliun gegara Kebijakan Harga Gas? Ini Kata ESDM

JAKARTA, iNews.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) ESDM Dadan Kusdiana buka suara terkait pernyataan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang melaporkan bahwa negara berpotensi kehilangan penerimaan sebesar lebih dari 1 miliar dolar AS atau Rp15,6 triliun (kurs Rp15.676) dari kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sepanjang 2023. Menurutnya pernyataan itu tidak benar.

"Nggak tidak ada yang hilang," tutur Dadan ketika ditemui di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Begini Strategi BI Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Meskipun begitu, Dadan mengakui memang ada penurunan dari sisi penerimaan pemerintah. Tetapi, hal itu kemudian dimanfaatkan oleh industri, sehingga daya saing mereka meningkat, pajak bertambah serta tidak adanya pemutusan hak kerja (PHK) di sektor industri.

"Kita ingin industri maju, kita ingin juga nanti sesuai dengan yang dialokasikan. Kan memang betul terjadi penurunan penerimaan dari sisi pemerintah, memang betul dari sisi itu,
(tapi) bukan hilang artinya. Tapi itu kan dimanfaatkan oleh industri sehingga idutri jadi daya saingnya meningkat indus tumbuh, pajak nambah, tidak ada PHK, kira-kira seperti itu," kata Dadan.

ESDM dan Kemenperin Lanjutkan Pembahasan Kebijakan Harga Gas Khusus Industri

Lebih lanjut, Dadan juga menyebutkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian Industrian soal HGBT Ini.

"Kan HGBT 2025, kan 2024-nya habis, sudah kita komunikasikan terus dengan Kementerian Perindustrian," ucapnya.

Gas Pol, Pemerintah Kebut Bagi-bagi Sertifikat Tanah jelang Pemilu Besok

Dikatakan Dadan, komunikasi kedua belah pihak itu guna mengkaji kebijakan yang saat ini sedang berjalan dan memutuskan kelanjutan kebijakan berikutnya.

Sebagai informasi, potensi kehilangan penerimaan negara itu diungkapkan oleh Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi yang menyatakan bahwa hal itu masih hitung-hitungan sementara sehingga masih perlu pembahasan lebih lanjut.

Namun yang pasti, Kurnia berharap penerimaan negara itu dapat dikompensasi dengan adanya peningkatan kinerja dan dampak multiplier effect yang dirasakan oleh para industri penerima HGBT.

Editor: Puti Aini Yasmin