Pemerintah Akan Terbitkan STRP secara Massal untuk Pengemudi Ojol

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perhubungan meminta kepada Dinas Perhubungan masing-masing daerah untuk menerbitkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) secara massal untuk pengemudi ojek online (ojol) dan taksi online.

“Untuk para pengemudi ojek, STRP akan dibuat secara massal,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setyadi, Rabu (14/7/2021). 

Baca Juga

China Protes AS Pasang Tarif Impor Baru 100 Persen

Dia menjelaskan, aplikator ojol nantinya akan memberikan data pengemudi kepada Dishub DKI untuk pembuatan STRP.

"Jadi dengan satu STRP, pada para pengemudi ojol atau taksi online sudah terdaftarkan langsung oleh para aplikatornya kepada Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub). Kadishub tidak akan mengeluarkan satu per satu tapi sekaligus," tuturnya. 

Baca Juga

Naik MRT Jakarta, Pekerja Wajib Bawa STRP

Dengan begitu, selain penumpang, pengemudi ojol atau taksi online juga harus mengantongi STRP. Aturan ini berlaku selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 20 Juli 2021.

Ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor 49 tahun 2021, di mana perjalanan rutin dengan moda transportasi darat serta sungai, danau dan penyeberangan dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan hanya berlaku untuk kepentingan sektor ensensial dan kritikal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyertakan STRP atau surat tugas. 

Baca Juga

KLBI Gantikan STRP sebagai Syarat Pekerja Masuk Jakarta, Begini Cara Urusnya

Sebelumnya, Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia menolak kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mewajibkan ojol dan taksi online untuk mengantongi STRP.

“Kami kan di sini hanya mitra, dan kami pun pengemudi  yang bertugas melayani masyarakat yang beraktivitas WFH atau WFO,” ucap Ketua Presidium Nasional Garda Indonesia Igun Wicaksono.

Editor: Jujuk Ernawati