Pemerintah Diminta Batasi Izin HGU Lahan Perusahaan Besar, Begini Respons Petani Sawit

Advenia Elisabeth ยท Kamis, 02 Juni 2022 - 10:25:00 WIB
Pemerintah Diminta Batasi Izin HGU Lahan Perusahaan Besar, Begini Respons Petani Sawit
Pemerintah diminta batasi izin HGU lahan perusahaan besar, begini respons petani sawit

JAKARTA, iNews.id - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendukung langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang meminta pemerintah membatasi pemberian izin hak guna usaha (HGU) lahan sawit kepada sejumlah perusahaan skala besar. Pasalnya, jika tak segera dilakukan akan memiskinkan masyarakat dan petani di pedesaan. 

"Bayangkan, jika pemberian izin dan HGU ini terus dilakukan, maka hutan dan lahan terutama di pedesaan akan terus hilang dari teritori desa dan ini akan berimbas pada masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Lagi-lagi yang paling terdampak adalah masyarakat adat dan petani dan kondisi lingkungan," kata Sekretaris Jenderal SPKS Mansuetus Darto kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (2/6/2022).

Direktur Kebijakan Persaingan KPPU Marcellina Nuring sebelumnya melaporkan, ada lima perusahaan kelapa sawit skala besar yang memiliki luasan lahan melebihi izin usaha perkebunan kelapa sawit dari Kementerian Pertanian. 

Pada 2019, jumlah perkebunan rakyat mencapai 99,92 persen dari total pelaku usaha perkebunan sawit, namun hanya menguasai 41,35 persen lahan. Sedangkan, jumlah perusahaan perkebunan swasta hanya 0,07 persen dari total pelaku usaha perkebunan sawit tetapi menguasai lahan seluas 54,42 persen. 

Sementara, jumlah perusahaan perkebunan negara hanya 0,01 persen dari total pelaku usaha perkebunan sawit dan menguasai lahan sebesar 4,23 persen. 

Darto mengatakan, hasil investigasi dan penelitian KPPU tersebut sesungguhnya memperkuat fakta praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi pada sektor hulu maupun hilir industri sawit nasional.

Misalnya, di sektor hulu terjadi penguasaan lahan yang melebihi batas maksimum, praktik menguasai dan/atau memiliki lahan plasma oleh segelintir perusahaan besar yang juga “bermain” pada usaha di sektor hilir, dan penyingkiran petani dalam rantai pasok CPO maupun Biodiesel akibat praktik monopoli yang menyimpang. 

"Permasalahan struktur pasar inilah yang seharusnya menjadi konsen Pemerintah dalam perbaikan tata kelola industri sawit nasional karena dampaknya bisa kita lihat dalam dalam kasus kelangkaan minyak goreng yang terjadi beberapa waktu lalu," ujar Darto.

Oleh karena itu, untuk tindak lanjut dari hasil investigasi maupun penelitian yang dilakukan KPPU, Darto berharap agar diikuti dengan proses penegakan hukum oleh pemerintah, dan pemerintah tidak boleh kalah. 

Menurutnya, saat ini bukan lagi tentang pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab, pengawasan dan evaluasi sudah dilakukan oleh pihak-pihak lain yang turut serta bergerak. 

"Pengawasan dan evaluasi bukan tidak perlu dilakukan, tetapi sudah ada berbagai instrumen kebijakan pemerintah yang mengevaluasi terkait izin dan HGU," ucap dia. 

"Masyarakat sipil juga melaporkan berbagai masalah yang terjadi di lapangan. Nah hasil evaluasi itulah yang harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukumnya berdasarkan temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha," imbuhnya. 

Editor : Jujuk Ernawati

Bagikan Artikel:







Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda