Pemerintah Mau Naikkan Harga BBM, Ini Imbas yang Harus Dicermati

Michelle Natalia ยท Sabtu, 20 Agustus 2022 - 10:59:00 WIB
Pemerintah Mau Naikkan Harga BBM, Ini Imbas yang Harus Dicermati
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. (Foto: dok. pri).

JAKARTA, iNews.id - Ekonom sekaligus Direktur Celios, Bhima Yudhistira, membeberkan imbas dari kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite yang harus dicermati baik-baik oleh pemerintah. 

Menurut dia, dampak pertama yang akan terasa adalah daya beli masyarakat akan bekurang, bahkan pada kelompok kelas menengah. Tak hanya itu, pos belanja lain pun akan dikorbankan karena dialokasikan untuk membeli BBM. 

"Apa kondisi masyarakat miskin saat ini siap hadapi kenaikan harga BBM, setelah inflasi bahan pangan (volatile food) hampir sentuh 11 persen secara tahunan per Juli 2022? Masyarakat kelas menengah rentan juga akan terdampak, mungkin sebelumnya mereka kuat beli Pertamax, tapi sekarang mereka migrasi ke Pertalite dan kalau harga Pertalite juga ikut naik maka kelas menengah akan korbankan belanja lain," ujar Bhima kepada MNC Portal di Jakarta, Sabtu(20/8/2022). 

Dia menyebutkan, masyarakat yang tadinya bisa belanja baju, mau beli rumah lewat KPR, hingga sisihkan uang untuk memulai usaha baru akhirnya tergerus untuk beli bensin. 

"Imbasnya apa? Permintaan industri manufaktur bisa terpukul, serapan tenaga kerja bisa terganggu. Dan target-target pemulihan ekonomi pemerintah bisa buyar," ungkap Bhima.

Selain itu, dia mengingatkan jika inflasi menembus angka yang terlalu tinggi dan serapan tenaga kerja terganggu, Indonesia bisa menyusul negara lain yang masuk fase Stagflasi. Imbas nya bisa 3-5 tahun recovery terganggu akibat daya beli turun tajam. 

Sepanjang Januari ke Juli 2022, serapan subsidi energi kan baru Rp88,7 triliun berdasarkan data APBN Kita. Sementara APBN sedang surplus Rp106,1 triliun atau 0,57 persen dari PDB diperiode Juli. Artinya, pemerintah juga menikmati kenaikan harga minyak mentah untuk dorong penerimaan negara.

"Kenapa surplus tadi tidak diprioritaskan untuk tambal subsidi energi? Jangan ada indikasi, pemerintah tidak mau pangkas secara signifikan anggaran yang tidak urgen dan korbankan subsidi energi," tutur Bhima.

Untuk win-win solutionnya, pemerintah bisa lakukan revisi aturan untuk hentikan kebocoran solar subsidi yang dinikmati oleh industri skala besar, pertambangan dan perkebunan besar. 

"Dengan tutup kebocoran solar, bisa hemat pengeluaran subsidi karena 93 persen konsumsi solar adalah jenis subsidi. Atur dulu kebocoran solar subsidi di truk yang angkut hasil tambang dan sawit, daripada melakukan kenaikan harga dan pembatasan untuk jenis pertalite," ujar Bhima.

Editor : Jeanny Aipassa

Bagikan Artikel:







Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda