Pemerintah Targetkan Akses Rumah Layak Huni Meningkat hingga 70 Persen di 2024
JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan hingga tahun 2024 akses rumah layak huni dapat meningkat. Diharapakan hal ini bisa memangkas backlog dan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
Pada tahun 2020 akses rumah layak huni sebesar 56,7 persen, dan ditargetkan pada tahun 2024 aksesnya bisa mencapai 70 persen. Artinya, peluang masyarakat untuk mendapatkan rumah menjadi lebih besar dan lebih mudah.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menyampaikan, sejak tahun 2015 hingga akhir tahun 2021, setidaknya Kementerian PUPR telah membangun 6,7 juta rumah.
"Dimana kebanyakan orang kini harus bekerja, belajar dan beribadah di rumah, maka kebutuhan akan rumah yang sehat, aman dan layak huni menjadi tumpuan dan memegang peranan penting," ujar Zainal Fatah dalam pernyataan tertulisnya dikutip, Senin (8/8/2022).
Mewujudkan hal tersebut, Kementerian PUPR saat ini telah menyalurkan bantuan subsidi bagi MBR di antaranya melalui bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan di mana pada tahun 2022 ini ditargetkan tersalur untuk 200.000 unit rumah.
“Ada juga bantuan-bantuan yang sifatnya memberi subsidi seperti subsidi selisih bunga, subsidi bantuan uang muka, skema-skema ini terus kami lakukan,” kata dia.
Dari segi konsep, desain, dan teknologi, Kementerian PUPR juga terus mengembangkan hunian vertikal dengan konsep transit oriented development (TOD) untuk meningkatkan aksesibilitas antara tempat tinggal dan tempat kerja masyarakat.
Kemudian, pengembangan perumahan skala besar, seperti pengembangan rumah instan sederhana sehat (RISHA), pengembangan rumah unggul sistem panel instan (RUSPIN) dan rumah modular lainnya.
“Untuk pembangunan rumah dengan waktu yang cepat kami menggunakan teknologi RISHA. Selain di Palu, belum lama ini Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan hunian tetap (huntap) di Lumajang bagi para korban letusan Gunung Semeru,” ucap Fatah.
Melalui komitmen-komitmen ini diharapkan hal ini dapat menurunkan angka backlog serta menyediakan hunian layak dan sehat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyakarat berpenghasilan rendah (MBR).
Editor: Aditya Pratama