Pengemudi Ojek Online Tolak Bawa STRP Jakarta, Ini Alasannya

JAKARTA, iNews.id - Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia menolak kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mewajibkan ojek online (ojol) dan taksi online untuk mengantongi Surat Tanda Registrasi Pegawai atau STRP selama masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 20 Juli 2021 mendatang. 

“Kami kemarin sudah sampaikan dan berkomunikasi dengan Staf Khusus Menteri Perhubungan dan menolak kebijakan tersebut bagi driver ojol diberlakukan STRP. Kita juga sudah komunikasi dengan Dirjen Perhubungan Darat dan mengatakan untuk dilakukan pengecualian bagi driver ojol,” kata Ketua Presidium Nasional Garda Indonesia Igun Wicaksono, Minggu (11/7/2021). 

Baca Juga

Menkeu AS Scott Bessent Optimistis Hindari Resesi pada 2026

Menurutnya, Dishub juga telah menyetujui apa yang telah disampaikan oleh komunitas pengemudi ojol tersebut.

“Kalau dari Perhubungan kemarin sudah menyetujui dan dikecualikan tidak menggunakan SRTP dan yang wajib menunjukan surat itu penumpang saja, yang pengemudi hanya menunjukan aplikasinya saja,” ujarnya. 

Baca Juga

Pembuatan STRP DKI Jakarta Dipercepat, Terbit Maksimal 5 Jam

Lebih lanjut dia mengatakan, aspirasi tersebut disampaikan berdasarkan suara dari teman-teman pengemudi ojol yang bergabung dan bekerja di lapangan. Mereka mengaku sangat keberatan dengan adanya kebijakan tersebut.

“Kami kan di sini hanya mitra, dan kami pun pengemudi 
yang bertugas melayani masyarakat yang beraktivitas WFH atau WFO,” ucap Igun. 

Dia pun berharap untuk implementasi di lapangan, khususnya di wilayah aglomerasi, pemerintah atau aparat kepolisian bisa memaklumi dan mempermudah aktivitas para ojol di beberapa daerah penyekatan.

“Semoga besok Senin juga tidak ada petugas di lapangan yang mempersulit aktivitas kami, kita sama-sama mencari rezeki dan berkah. Jika pun ada, besok kami tunjukan saja aplikasi dan untuk penumpang kami wajib menunjukan STRP,” tuturnya.

Editor: Jujuk Ernawati