Pengusaha Nilai Kebijakan Hilirisasi Bermanfaat, Dukung Pemerintah Abaikan Permintaan IMF

Melansir data Kementerian Investasi, terjadi pertumbuhan penciptaan lapangan kerja di sektor tersebut sebesar 26,9 persen selama empat tahun terakhir, begitu juga dengan neraca dagang Indonesia. Setelah kebijakan hilirisasi digalakkan, neraca dagang surplus 54,5 miliar dolar AS.

Baca Juga

IMF Minta Indonesia Tak Larang Ekspor Mineral Mentah, Ini Respons Luhut

Menurutnya, kebijakan hilirisasi yang dilakukan Presiden Jokowi benar-benar bermanfaat bagi perekonomian dalam negeri. Karena itu, dia mendukung, dan meminta pemerintah mengabaikan rekomendasi yang diberikan IMF.

"Indonesia tidak bisa didikte. Apalagi soal urusan kebijakan yang tujuannya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju," ucap Akbar.

IMF sebelumnya memberikan catatan tentang rencana hilirisasi nikel di Indonesia dalam dokumen 'IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia'. Dalam dokumen tersebut, IMF menyampaikan bahwa kebijakan Indonesia seharusnya berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut serta mempertimbangkan dampaknya terhadap wilayah lain.

Dengan alasan itu, IMF menyarankan Indonesia mempertimbangkan larangan ekspor nikel secara bertahap. Bahkan, juga tidak memperluas pembatasan ekspor ke komoditas lainnya. 

Editor: Jujuk Ernawati