Pengusaha Ritel: Aksi Boikot Produk Prancis Pengaruhi Konsumsi Rumah Tangga dan Penerimaan Pajak

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan, konsumsi rumah tangga selalu menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Di mana konsumsi rumah tangga dari peritel menyumbang sekitar 57 persen. 

“Konsumsi rumah tangga itu masih selalu yang tertinggi karena memang negara Indonesia masih negara konsumtif, belum menjadi negara pengekspor. Dari beberapa penentu besaran PDB, yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor yang dikurangi dengan impor, semuanya itu yang mendominasi adalah konsumsi rumah tangga. Makanya untuk pemulihan ekonomi nasional saat pandemi ini, pemerintah mendorong dengan bantuan-bantuan tunai supaya konsumsi masyarakat tetap terjaga, sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Roy, keterangan elektronik yang diterima Minggu (8/11/2020).

Baca Juga

Transaksi Jakarta Muslim Fashion Week 2026 Capai Rp325 Miliar

Karena itu, kata Roy, aksi-aksi seperti sweeping dan boikot terhadap produk-produk Prancis akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

“Yang terkena dampak bukan hanya kepada produk-produk Prancisnya, tapi juga produk lainnya karena masyarakat takut untuk berbelanja. Dampak ekonomi secara nasional juga terimbas, karena setiap barang yang dijualkan ada PPN-nya (pajak) bagi negara. Kalau pembeli berkurang, PPN-nya kan berkurang. Padahal  digunakan untuk berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, subsidi pemulihan ekonomi nasional, dan sebagainya. Jadi kalau terjadi dampak ke ritel, kan pajaknya juga kurang,” katanya.

Baca Juga

Untuk Para Sultan, Beli Pesawat Jet Pribadi Dapat Porsche 911 Turbo S Edisi Terbatas

Selain itu, menurut Roy, aksi sweeping dan boikot ini juga akan berdampak terhadap hampir 5.000 pekerja di semua perusahaan ritel anggota Aprindo, terdiri atas kasir, SPG, karyawan toko, gudang dan kantor. 

“Jadi kalau ada gerai yang tutup karena mengalami kerugian oleh aksi itu, akan banyak karyawan yang dipecat. Pengangguran akan bertambah banyak,” ujarnya.

Untuk itu, kata Roy, Aprindo tidak pernah mengeluarkan rekomendasi kepada para anggotanya untuk boikot atau menarik barang-barang produk Prancis. “Kita memang mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron seperti yang disampaikan pemerintah, tapi Aprindo tidak pernah mau menyerukan ke anggota seperti apa yang dikatakan ormas atau LSM untuk boikot,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi), Adhi S Lukman menyayangkan adanya boikot produk Prancis tersebut. Pasalnya, pernyataan menghebohkan Macron tentang Islam disebut tidak ada kaitannya dengan bisnis.

"Sebaiknya kita jangan kaitkan politik dengan bisnis karena dunia usahanya tidak ada kaitan apapun dengan pernyataan Macron," kata Adhi. 

Dia menyebutkan, aksi boikot produk Prancis ini akan berdampak merugikan jika Prancis maupun negara yang menyerukan aksi saling memboikot produk. "Pasti akan berpengaruh bila saling boikot. Kedua negara dirugikan," ujarnya.

Sekretaris Umum MUI Jabar Rafani Akhyar mengingatkan masyarakat aksi boikot produk Prancis harus dilakukan dalam koridor yang tepat dan tidak merugikan masyarakat. Dia melihat aksi boikot yang dilakukan masyarakat selama ini justru menyasar produk-produk yang diproduksi di Indonesia.

“Aksi boikot jangan sampai menimbulkan kemudaratan bagi pihak lain, terutama masyarakat kecil. Produk mahal seperti mobil, tas mewah, bolehlah. Tapi kalau produk-produk yang dibuat di sini, seperti Aqua, SGM dan lainnya, itu kan pegawainya di sini. Penjualnya pedagang kecil, boikot malah merugikan saudara-saudara kita sendiri,” kata Rafani.

Editor: Dani M Dahwilani