Perekonomian di Zaman Rasulullah Berakar dari Prinsip-prinsip Alquran

Suparjo Ramalan ยท Sabtu, 13 November 2021 - 18:30:00 WIB
Perekonomian di Zaman Rasulullah Berakar dari Prinsip-prinsip Alquran
Perekonomian di zaman Rasulullah berakar dari prinsip-prinsip Alquran

JAKARTA, iNews.id - Perekonomian di zaman Rasulullah SAW berdasarkan syariat Islam dan berlandaskan prinsip-prinsip Alquran. Banyak perubahan dan perkembangan pembangunan ekonomi Islam masa di pemerintah Rasulullah. 

Rasulullah yang saat itu sebagai pemimpin Madinah dan pemimpin agama banyak melakukan perubahan dalam menata kehidupan masyarakat, termasuk perekonomiannya dengan nilai-nilai yang berakar dari prinsip-prinsip Al-Qur'an. Pada masa pemerintahannya, Rasulullah memberlakukan kebijakan fiskal. 

Dikutip dari laman Hukum Ekonomi Syariah Unida Gontor, Rasulullah menerapkan jizyah, yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-Muslim, khususnya ahli kitab. Ini dimaksudkan sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah serta pengecualian dari wajib militer. 

Selain jizyah, Rasulullah juga menerapkan sumber pendapatan negara yang terpenting dengan sistem kharaj, yakni pajak tanah yang dipungut dari kaum non-Muslim. Tanah tersebut diambil alih oleh kaum Muslimin dan pemiliknya diberi hak untuk mengolah tanah dengan status penyewa dan bersedia memberikan sebagian hasil produksinya kepada negara.

Tak cuma non-Muslim yang dipajaki, kalangan Muslim juga kena pajak dari hasil pertanian dan buah-buahan, yakni ushr. Pajak ini telah berlangsung pada masa Arab Jahiliyah dan diadopsi Rasulullah sebagai bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang. 

Pajak tersebut hanya dibayarkan sekali dalam setahun dan berlaku untuk barang-barang senilai lebih dari 200 dirham. Adapun bea yang dikenakan kepada pedagangan non-Muslim sebesar 5 persen, sedangkan pedagangan Muslim 2,5 persen. 

Selain sumber pendapatan tersebut, ada beberapa sumber pendapatan sekunder atau tambahan. Sumber pendapatan sekunder, seperti hadiah atau harta rampasan perang (ghanimah), uang tebusan para tawanan perang, pinjaman-pinjaman, khums atas rikaz atau harta karun, amwal fadilah atau harta yang berasal dari harta benda kaum Muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau harta seorang Muslim yang murtad dan pergi meninggalkan negaranya.

Di samping itu, wakaf dan nawaib. Nawaib adalah pajak khusus yang dibebankan kepada kaum Musliman kaya raya untuk membantu menutupi pengeluaran negara selama masa darurat. Bentuk lainnya adalah zakat fitrah dan sedekah, seperti hewan kurban, kafarat, dan hadiah-hadiah yang diberikan pemimpin atau pemerintah negara lain. 

Editor : Jujuk Ernawati

Bagikan Artikel:







Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda