Petani Kelapa Sawit Sebut Masalah Minyak Goreng Akan Terulang, Ini Penyebabnya
JAKARTA, iNews.id - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyatakan, masalah kenaikan harga minyak goreng berpotensi terulang kembali. Itu lantaran pelaku usaha minyak goreng menguasai hulu hingga hilir minyak sawit, dengan memiliki kebun hingga proses refinery (kilang) minyak goreng sendiri.
Sayangnya, negara tidak memiliki refinery minyak goreng sehingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya tugas tambahan, yakni memperkuat koperasi petani atau badan usaha negara untuk mengembangkan refinery minyak goreng baik skala mikro maupun makro.
"Presiden jadi punya PR (pekerjaan rumah) perkuat koperasi petani untuk mengembangkan refinery minyak goreng agar negara selalu tidak kalah dengan segelintir orang. Ini juga bahaya bagi keamanan ekonomi dan politik dalam negeri. Dengan kartelisasi saja, bisa memporak-porandakan stabilitas politik dalam negeri," kata Sekjen SPKS Mansuetus Darto dalam keterangannya, dikutip Senin (25/4/2022).
Dia menjelaskan, beberapa hari belakangan ini SPKS memantau harga tandan buah segar (TBS). Menurutnya, harga TBS di Sekadau, Kalbar merosot Rp400 per kilogram (kg). Sementara di Jambi turun Rp500 per kg.
Karena itu, dia mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan pencatatan nama-nama petani yang memasok ke pabrik untuk menekan harga TBS. Pasalnya, jika tidak dilakukan, kejadian ini justru bakal menguntungkan pabrik karena saat situasi normal nanti, mereka akan menjual minyak sawit mentah dengan harga normal tetapi mereka membeli TBS dari petani dengan yang harga murah.
"Karena itu, pencatatan di pabrik harus jelas, sehingga keuntungan mereka tadi saat situasi normal bisa dikembalikan kepada petani uangnya. Ini solusi alternatif," ujar Darto.
Dia menambahkan, solusi lainnya dengan mengalokasikan dana Sawit di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan program yang inovatif. Misalnya, dengan bantuan pupuk atau berdasarkan kebutuhan petani.
Editor: Jujuk Ernawati