Potensi Pendapatan RI dari Nilai Ekonomi Karbon Capai Rp8.000 Triliun

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di kisaran 29-41 persen pada 2030. Strategi tersebut salah satunya melalui nilai ekonomi karbon (carbon pricing).

Presiden Direktur PT Radian Teknologi Global, Moch Abadi menuturkan, nilai ekonomi karbon merupakan nilai dari setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi.

Baca Juga

Amran Bentuk Tim Pengawal Stabilitas Harga Beras di Setiap Kabupaten

"Potensi pendapatan (nilai ekonomi karbon) bisa mencapai Rp8.000 triliun hasil dari pengelolaan gas emisi tadi, ini kalau dari penyerapan saja kita lihat sampai 113,18 gigaton total penyerapan emisi karbon," ucap Abadi dalam Pelatihan Media dengan tema “Bisnis Karbon dan CCUS-Potensi, Proses Bisnis, dan Outlook", Minggu (23/6/2024).

Abadi menambahkan, proyeksi harga karbon dihargai 5 dolar AS per ton CO2. Dia mengatakan, harganya akan naik jika kita terus berkompetisi untuk melaksanakan program penurunan emisi semaksimal mungkin.

Baca Juga

572.000 Ton CO2 Laku di Bursa Karbon, Berapa Nilainya?

Abadi menjelaskan, ada dua skema ekonomi karbon di Indonesia yaitu dengan instrumen perdagangan atau instrumen non-perdagangan.

Dalam instrumen perdagangan ada perdagangan emisi yakni penghasil karbon besar beli izin emisi dari penghasil karbon rendah dan offset emisi yakni entitas yang berhasil turunkan emisi dapat jual kredit karbon. Sedangkan instrumen non-perdagangan ada pajak karbon yaitu pungutan atas aktivitas/kandungan karbon dan Result Based Payment (RBD) atau pembayaran atas hasil penurunan emisi.

"Indonesia memiliki potensi besar dari nilai ekonomi karbon. Selain dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29-41 persen pada 2030, Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan pendapatan hingga ribuan triliun," katanya.