PPKM Darurat Diperpanjang, Pengusaha Mal Minta Subsidi Gaji hingga Hapus Pajak

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat selama lima hari menjadi berakhir pada 25 Juli  2021. Terkait hal ini, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) berharap pemerintah memberikan subsidi gaji karyawan hingga menghapus sejumlah pajak. 

"Kami meminta kepada pemerintah untuk memberikan subsidi atas upah pekerja sebesar 50 persen. Jika gaji pegawai tersebut Rp3 juta per bulan maka pemerintah memberikan 50 persennya di angka Rp1,5 juta," kata Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja melalui Konferensi Virtual, Rabu (21/7/2021).

Baca Juga

Rosan Sebut Proyek Lotte Rp62 Triliun Dorong Kemandirian Industri Indonesia

Dia menuturkan, bantuan tersebut bisa diberikan langsung pemerintah ke karyawan, tidak lewat perusahaan. Misalnya, melalui pemberian insentif di BPJS Ketenagakerjaan atau lainnya.

"Ini (bantuan) tak perlu disalurkan kepada perusahaannya, tapi langsung diberikan kepada karyawannya yang mungkin bisa diberikan melalui BPJS Ketenagakerjaan atau mekanisme lainnya untuk upaya penghindaran PHK hingga akhirnya perusahaan hanya tinggal membayar sebanyak 50 persennya," ujar dia.

Baca Juga

PPKM Level 4: Mal Ditutup, Resepsi Dilarang, Sektor Non Esensial WFH 100 Persen

Alphonzus mengatakan, bantuan tersebut akan membantu arus kas perusahaan. Selain itu, bantuan tersebut juga bisa membuat para pelaku usaha bertahan selama mal ditutup di masa PPKM Darurat.

"Ini juga bisa mengurangi potensi adanya PHK, maka pemerintah harus segera memberikan stimulus atau tunjangan gaji sebanyak 50 persen dengan pemberian mekanisme-mekanisme yang sudah disampaikan tadi," ucap dia. 

Baca Juga

PPKM Darurat Diperpanjang, Berikut 8 Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat

Selain meminta subsidi gaji untuk karyawan, Alphonzus juga meminta pemerintah membantu mengurangi beban operasional lainnya, seperti meniadakan ketentuan penggunaan minimum listrik dan gas untuk sementara.

"Kami meminta bantuan untuk meniadakan ketentuan-ketentuan pemakaian minimum atas listrik dan gas. Itu sementara jangan diberlakukan dan dihapus sementara ini," kata dia.

Baca Juga

Presiden Joko Widodo Perpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli

Selain itu, penghapusan sementara anggaran tetap seperti Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB, pajak reklame, dan retribusi-retribusi lainnya. Dengan menghapus pajak-pajak itu untuk selama mal ditutup diharapkan bisa membantu memperbaiki perekonomian pengusaha mal dan retail secara bertahap.

Editor: Jujuk Ernawati