Program Indonesia Memanggil Dokter Spesialis Bisa Kembalikan Rp110 Triliun Devisa yang Hilang

JAKARTA, iNews.id – Program Indonesia Memanggil Dokter Spesialis yang digulirkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diperkirakan bisa mengembalikan Rp110 triliun devisa Indonesia yang hilang akibat masyarakat memilih berobat ke luar negeri.

Presiden Komisaris PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO), John Riady, menyambut positif Program Indonesia Memanggil Dokter Spesialis yang ditujukan kepada para tenaga dokter lulusan luar negeri.

Banyak Pesawat Tak Bisa Terbang Jadi Alasan Danantara Kucurkan Dana Jumbo ke Garuda (GIAA)

“Kami berterima kasih karena Program Indonesia Memanggil Dokter Spesialis berhasil memulangkan beberapa dokter spesialis untuk memperkuat sistem kesehatan nasional,” kata John, dalam keterangan dikutip Sabtu (17/12/2022).

Menurut dia, sistem kesehatan nasional secara perlahan-lahan terus berbenah, sehingga dapat melewati masa sulit seperti pada masa pandemi Covid-19. Meski demikian, problem nyata di lapangan seperti rasio ranjang, jumlah dokter, dan dokter spesialis masih membutuhkan perhatian khusus seiring bertumbuhnya populasi.

Indonesia Krisis Dokter Spesialis, Kemenkes Siapkan 2.500 Beasiswa di 2024

John mengungkapkan, sistem kesehatan nasional hingga kini masih kekurangan tenaga dokter, khususnya dokter yang bergelar spesialis. Untuk itu, program Indonesia Memanggil Dokter Spesialis sangat tepat dilakukan pemerintah.

“Langkah pemerintah sudah tepat, mengingat persoalan kualitas kesehatan nasional sangat bergantung pada jumlah dokter dan tenaga kesehatan yang tersedia,” ujar John.

Ia mengatakan, strategi pemerintah itu secara perlahan-lahan akan mentransformasi sistem kesehatan nasional, sehingga tidak lagi ada cerita berbondongnya masyarakat berobat ke luar negeri untuk mencari layanan spesialis yang mumpuni.

Apalagi seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), setiap tahun tahun devisa yang hilang akibat banyaknya masyarakat berobat ke luar negeri bisa mencapai Rp110 triliun.

“Ini mencerminkan bukan layanan kesehatan nasional yang buruk, melainkan belum memenuhi seluruh kebutuhan pasien di dalam negeri, dan sangat mungkin akibat ketersediaan dokter spesialis yang terbatas,” kata John.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan program “Indonesia Memanggil Dokter Spesialis” akan menambah jumlah dokter spesialis yang bekerja di Indonesia.

“Program ini membuka jalan bagi dokter spesialis lulusan luar negeri untuk berbakti di Indonesia, dengan tanpa mengurangi kompetensi dan kualitas para dokter,” kata Menkes.

Ia mengatakan, kebijakan pemerintah ini seiring dengan kepemilikan rasio dokter spesialis di Indonesia, yang terbilang rendah. Berdasarkan standar WHO, rasio dokter spesialis dan jumlah penduduk idealnya 1:1.000, sedangkan di Indonesia baru berkisar 0,46 per 1.000 penduduk, terendah ketiga di ASEAN.

“Indonesia masih membutuhkan banyak tenaga spesialis. Strategi ini menandakan perhatian besar pemerintah terkait pemerataan dan penguatan sistem kesehatan nasional. Dengan semakin merata dan kuatnya sistem kesehatan nasional, industri kesehatan akan mampu diandalkan masyarakat,” kata Menkes.

Terkait dengan itu, John mengatakan, program adaptasi dokter spesialis tamatan luar negeri yang digulirkan pemerintah harus berkesinambungan untuk membentuk ekosistem keehatan.

Dia menjelaskan, sebagai pelaku industri kesehatan sejak mendirikan SILO pada 1992, Lippo Group secara serius menggarap ekosistem kesehatan dari hulu ke hilir. Sejak semula, Lippo Group memikirkan rencana jangka panjang mengembangkan industri kesehatan nasional dengan pendirian rumah sakit yang dibarengi juga dengan keberadaan Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan.

"Hal ini berhasil meningkatkan produksi dokter dan dokter spesialis yang diberikan beasiswa, serta mereka bisa berkarir jangka panjang di SILO,” kata John.

Saat ini, SILO memiliki jaringan 40 rumah sakit di 27 provinsi, dan menjadi rumah sakit pertama yang bekerja sama dengan ‘Gleneagle Hospital Singapore’ yang mendapatkan akreditasi Joint Comission International atau JCI. Akreditasi ini merupakan standar layanan kesehatan berkelas internasional.

John menambahkan, persoalan krisis dokter spesialis harus menjadi tanggung jawab bersama, melibatkan pemerintah, swasta, bahkan jaringan RS BUMN yang kini telah menjadi Holding di bawah Pertamedika.

“Terutama juga menggenjot lagi dunia pendidikan agar bisa memberikan lebih banyak dokter, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan. Indonesia masih membutuhkan kehadiran mereka agar tak ada lagi devisa terbuang, serta menjamin kualitas SDM negeri ini,” tutur John.

Editor: Jeanny Aipassa