PT KAI Tutup 124 Perlintasan Liar hingga Oktober 2020

Aditya Pratama ยท Minggu, 11 Oktober 2020 - 10:27 WIB
PT KAI Tutup 124 Perlintasan Liar hingga Oktober 2020

PT KAI mengungkapkan hingga Oktober 2020 perseroan telah menutup 124 perlintasan kereta sebidang liar. (Foto: Sindonews)

JAKARTA, iNews.id - PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI mengungkapkan hingga Oktober 2020 pihaknya telah menutup 124 perlintasan sebidang liar. Tujuannya untuk normalisasi jalur KA dan meningkatkan keselamatan perjalanan.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, sampai saat ini KAI mencatat terdapat 3.124 perlintasan kereta api sebidang resmi dan 1.556 perlintasan tidak resmi alias liar. 

“Kami mengharapkan dukungan dari berbagai pihak agar keselamatan di perlintasan sebidang kereta api dapat tercipta,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (11/10/2020).

Joni menilai terdapat tiga unsur untuk menghadirkan keselamatan di perlintasan sebidang, yaitu dari sisi infrastruktur, penegakan hukum, dan budaya.

Di sisi infrastruktur, evaluasi perlintasan sebidang harus dilakukanpemerintah dengan melibatkan KAI dan pihak terkait secara berkala. Berdasarkan hasil evaluasi tesebut, perlintasan sebidang dapat dibuat tidak sebidang, ditutup, ataupun ditingkatkan keselamatannya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan pasal 5 dan 6.

Perlintasan sebidang seharusnya dibuat tidak sebidang, yaitu menjadi flyover dan underpass untuk meningkatkan keselamatan perjalanan KA dan pengguna jalan. Langkah lain selanjutnya dengan menutup perlintasan sebidang yang tidak berizin atau liar. Berikutnya peningkatan keselamatan dengan pemasangan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang dan disertai dengan pemasangan Perlengkapan Jalan.

Peningkatan dan pengelolaan perlintasan sebidang tersebut dilakukan oleh penanggung jawab jalan sesuai klasifikasinya, seperti Menteri untuk jalan nasional, Gubernur untuk jalan provinsi, dan Bupati/Walikota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa. Hal ini sesuai dengan PM Perhubungan No 94 Tahun 2018 pasal 2 dan 37.

“KAI bersama pemerintah terus bersinergi untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang melalui berbagai upaya,” katanya.

Editor : Dani Dahwilani