PUPR Usul Beli Rumah Subsidi Pakai Nomor Urut untuk Atasi Backlog 12,7 Juta, Tertarik?

JAKARTA, iNews.id - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna mengatakan hingga saat ini jumlah backlog hunian di Indonesia berada di angka 12,7 juta. Pihaknya pun mengusulkan pembelian rumah subsidi menggunakan nomor urut.

Menurut Herry pemberian nomor urut menjadi salah satu inovasi untuk mengatasi backlog perumahan. Dengan begitu, ada data yang jelas baik dari sisi demand atau permintaan, serta suplai yang akan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tersebut.

Menteri UMKM Pastikan Keberlanjutan Usaha Pedagang Thrifting, Dialihkan Jual Produk Lokal

"Kalau Sinarmas, Summarecon atau pengembang besar, kalau mereka jualan pakai NUP (Nomor Urut Pemesanan) kenapa kita tidak bisa, sehingga proses bisnis bisa kita lakukan sequence. Tahun ini kita data, tahun depan kita bagi rumahnya, sehingga jumlah (MBR) yang kita rumahkan bisa kita identifikasi," kata Herry dalam acara Bakohumas BP Tapera 2023, Rabu (2/8/2023).

"Jadi inovasi ini yang kira butuhkan, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita di sektor swasta," tuturnya.

Aturan Baru Terbit, Harga Rumah Subsidi Naik di Seluruh Wilayah RI, Simak Rinciannya!

Herry menjelaskan hal tersebut lebih efektif untuk mempercepat penanggulangan backlog di Indonesia. Sehingga bantuan pemerintah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bisa turut menyesuaikan penyalurannya lebih tepat sasaran.

"Sehingga hari ini kita tidak tahu (berapa orang belum punya rumah). Kalau FLPP ini sampai tahun ini sudah sampai 230.000. Tapi kalau kita lihat angka sebelumnya 130.000-an, artinya terus meningkat. Tapi kalau ditanya apakah angka itu cukup, ya cukup saja bagi pengembangan. Tapi merumahkan backlog 12 juta, dibutuhkan berapa satu tahun," ucapnya.

Apersi Sebut Pengembang Susah Bangun Rumah Subsidi di Jabodetabek, Apa Penyebabnya?

Herry pun berharap melalui peluncuran Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) mobile, dapat mengakomodir masukan pembelian rumah subsidi menggunakan nomor urut. Paling tidak memberikan gambaran berapa banyak lagi masyarakat Indonesia yang belum memiliki hunian.

"Inilah menurut kami, dengan diterbitkannya Tapera mobile ini akan membuat pelaksanaan tugas kita berbasis data dan informasi sehingga lebih akurat," ujar Herry.

Editor: Puti Aini Yasmin