RI Dapat Utang Triliunan Rupiah dari ADB dan Bank Pembangunan Jerman, Dipakai untuk Apa?

JAKARTA, iNews.id - Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai 500 juta dolar AS atau setara Rp7,8 triliun. Pinjaman itu untuk mendukung reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.

Pinjaman ini mencakup subprogram pertama di bawah Program Reformasi BUMN. Program ini akan membantu Indonesia meningkatkan efisiensi dan resiliensi BUMN, serta memperkuat kerangka tata kelola perusahaan.

Spesialis Manajemen Publik Senior ADB untuk Asia Tenggara Yurenda Basnett mengatakan, BUMN dapat berperan sangat penting dalam mendorong pemulihan dari pandemi Covid-19 yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Namun, supaya dapat memberikan nilai yang lebih besar bagi masyarakat, kelemahan struktural BUMN harus diatasi.

"ADB senang dapat ikut serta dalam mendukung upaya pemerintah mereformasi BUMN," kata Yurenda dalam keterangannya, dikutip Antara, Jumat (18/11/2022).

Program ini selaras dengan Peta Jalan BUMN 2020–2024 yang menyeluruh dan ambisius, yang memperkenalkan serangkaian reformasi untuk mentransformasikan BUMN. Selain itu, juga memastikan kontribusinya terhadap cita-cita Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.

Program ini bakal mendukung pengurangan jumlah BUMN, sekaligus mensyaratkan BUMN fokus pada operasi intinya, sehingga BUMN menjadi layak secara keuangan dan dapat menyediakan layanan publik esensial secara efisien.

Purbaya Ajarkan Siswa SMA Soal APBN, supaya Cerdas saat Kritik Pemerintah

"Program ini juga mendukung langkah-langkah peningkatan kualitas dewan direksi BUMN, memperkuat pemantauan dan keterbukaan keuangan, serta membantu BUMN bertransisi ke model usaha yang kompatibel dengan iklim," ujarnya.

Selain ADB, Bank Pembangunan Jerman alias Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KFW) juga akan memberi pembiayaan bersama (cofinancing) dengan pinjaman senilai 300 juta euro atau setara 295,8 juta dolar AS (Rp4,6 triliun).

Indonesia memiliki lebih dari 100 BUMN pada 2021, dengan aset keseluruhan senilai 610 miliar dolar AS atau setara 53 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia. BUMN menyediakan beragam layanan publik, termasuk listrik, obat-obatan, layanan navigasi udara, distribusi pangan, dan logistik.

BUMN merupakan sumber pendapatan negara yang penting melalui pembayaran dividen dan pajak. BUMN telah menjadi garda depan dalam merespons pandemi Covid-19 dan merupakan pilar utama dalam implementasi rencana Pemulihan Ekonomi Nasional.

Meskipun BUMN juga terkena dampak buruk pandemi, kinerja keuangannya terus membaik dibandingkan dengan penghasilan bersih secara konsolidasi yang turun 89 persen antara 2019 sampai 2020. Sejak 2020-2021, laba bersih secara konsolidasi BUMN meningkat dari Rp13,3 triliun menjadi Rp124 triliun, sedangkan pengembalian atas aset naik dari 0,2 persen menjadi 1,4 persen dan pengembalian atas ekuiti meningkat dari 0,5 persen menjadi 4,5 persen.

Pelaksanaan reformasi BUMN secara terus-menerus sangat penting untuk memastikan BUMN terus mendukung sasaran pembangunan jangka menengah hingga panjang di Indonesia.