RI Larang Ekspor Bauksit Juni 2023, Kemendag: Kami Siap dengan Konsekuensinya

LAMPUNG, iNews.id - Staf Khusus Menteri Perdagangan (Mendag) Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Krishna Hasibuan mengatakan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) siap menghadapi konsekuensi dari keputusan pemerintah melarang ekspor bauksit. Adapun larangan tersebut akan diterapkan pada Juni 2023.

"Kami siap dengan konsekuensi dari kebijakan yang sudah diputuskan, diambil oleh Presiden (Joko Widodo/Jokowi) dan pemerintah untuk melarang ekspor bauksit dalam rangka memperkuat proses industrialisasi Indonesia," kata dia dalam diskusi media di Lampung, Rabu (1/3/2023).

Pemerintah Kirim 207 Truk Logistik ke Daerah Bencana, Mentan Pastikan Stok Beras Aman

Dia menjelaskan, konsekuensi tersebut adalah kemungkinan gugatan yang bakal dilayangkan China ke World Trade Organization (WTO). Pasalnya, China merupakan pasar terbesar bagi ekspor bauksit Indonesia.

Sementara itu, Indonesia pada tahun lalu kalah atas gugatan Uni Eropa (UE) terkait larangan ekspor nikel mentah. Meski begitu, Indonesia bakal mengajukan banding atas putusan tersebut.

RI Larang Ekspor Bauksit Juni 2023, Erick Thohir Ungkap Keuntungannya

Bara menuturkan, jika China mengajukan gugatan ke WTO, ini akan menjadi kasus ketiga yang diproses hukum di WTO. Sebelumnya, nikel dan minyak sawit/crude palm oil (CPO).

"Kalau konsekuensinya itu juga (digugat), kami akan dituntut oleh China, tentu Kementerian Perdagangan siap untuk membantu pemerintah menghadapi gugatan," ujarnya.

Dukung Larangan Ekspor Bauksit, Kementerian ESDM Targetkan 12 Smelter Rampung Juni 2023

Pemerintah telah menegaskan serius dalam hilirisasi sejumlah komoditas. Selain nikel, proses pengolahan bahan mentah tambang akan dilanjutkan ke komoditas lain seperti bauksit, tembaga, timah, dan emas.

Indonesia menerapkan larangan ekspor bijih nikel sejak Januari 2020. Ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menurut Presiden Jokowi, sejak 2 tahun diberlakukan larangan ekspor nikel, Indonesia memetik cukup banyak manfaat. Ini menjadi salah satu dorongan agar pemerintah menerapkan kebijakan serupa untuk komoditas tambang lain.

Adapun bauksit yang diolah dan dimurnikan dapat menjadi alumina yang bernilai delapan kali lipat. Alumina yang ditingkatkan menjadi aluminium akan bernilai hingga 30 kali lipat dibandingkan dalam bentuk bijih bauksit.

Editor: Jujuk Ernawati