Setelah CPO, Uni Eropa Selidiki Baja Impor dari Indonesia

Rahmat Fiansyah ยท Rabu, 14 Agustus 2019 - 16:10 WIB
Setelah CPO, Uni Eropa Selidiki Baja Impor dari Indonesia

Produk baja. (Foto: Ist)

BRUSSELS, iNews.id - Uni Eropa (UE) memulai penyelidikan terhadap baja impor asal Indonesia yang diduga melakukan praktik dumping. Selain Indonesia, penyelidikan juga dilakukan terhadap baja asal China dan Taiwan.

Komisi Eropa menyatakan, penyelidikan dilakukan setelah adanya komplain dari European Steel Association (Eurofer) yang dikirimkan 28 Juni 2019.

"Penyelidikan dilakukan menyusul komplain Eurofer yang keberatan dengan impor dari negara-negara tersebut menggunakan harga dumping, sehingga merugikan produsen baja Eropa," kata Komisi dalam pernyataan resminya, Rabu (14/8/2019).

BACA JUGA:

Uni Eropa Jatuhkan Tarif Impor Tambahan 8-18 Persen untuk Biodiesel Indonesia

Makin Berat, Rugi Krakatau Steel Bengkak Jadi Rp1,9 Triliun pada Semester I-2019

Produk baja yang diselidiki meliputi jenis hot rolled stainless steel sheets dan coils. Produk-produk ini mempunyai kode HS 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11, dan 7220 12.

Untuk Indonesia, akibat tidak adanya informasi harga baja domestik, maka harga ekspor baja impor akan dibandingkan dengan akumulasi biaya yang terdiri atas biaya pembuatan, biaya penjualan, biaya umum dan administrasi, biaya S&G A, dan marjin laba. Jika signifikan, maka terbukti dumping.

Komisi mempunyai waktu hingga delapan bulan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Jika terbukti melakukan dumping, maka kemungkinan tarif antidumping diberlakukan.

"Penyelidikan perlindungan perdagangan baru ini menjadi bagian dari aksi Komisi untuk melindungi produsen Eropa atas kompetisi yang tidak adil dari produk-produk dumping dan disubsidi," tulis Komisi.

Penyelidikan ini dilakukan tidak lama setelah UE menjatuhkan tarif impor tambahan bagi biodiesel berbasis CPO asal Indonesia sebesar 8-18 persen. Komisi menilai, biodiesel Indonesia dijual murah karena mendapatkan subsidi dari pemerintah.


Editor : Rahmat Fiansyah