Siap-siap, Bank dan Pengembang Rumah Subsidi yang Melanggar Bakal Kena Sanksi

JAKARTA, iNews.id - Komisioner BP Tapera, Adi Setianto menyebut bahwa pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat jika rumah-rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) belum layak huni tapi sudah dilangsungkan akad kepada konsumen. Terkait hal tersebut, pihaknya telah mendapatkan rekomendasi dari auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Keuangan untuk memberikan sanksi kepada bank penyalur dan pengembangan jika ditemukan pelanggaran tersebut.

"Dari masukan auditor (BPK dan Kemenkeu) BP Tapera diminta untuk menerapkan sanksi bagi bank dan pengembangan, apabila masih ditemukan rumah yang belum siap huni, pada saat akad," ujar Adi dalam acara Penandatanganan Kerja Sama Penyaluran FLPP 2024 di Kementerian PUPR, Kamis (28/12/2023).

Rio Tinto Jajaki Merger dengan Glencore, Ciptakan Perusahaan Tambang Terbesar di Dunia

Adi menambahkan, pihaknya menilai hal ini merupakan kejadian yang terus berulang yang dialami oleh masyarakat. Dampaknya, masyarakat yang sudah melangsungkan akad, tapi belum bisa menempati huniannya akibat belum beres dibangun.

"Ini kejadian berulang, ketepatan sasaran, keterhunian, dan kurasi bangunan, dan itu berulang, kami berharap mulai tahun depan kita komitmen sama-sama dalam hal melayani masyarakat," katanya.

Dukung Pemilikan 1,1 Juta Rumah, Pemerintah Gelontorkan Rp97,44 Triliun untuk KPR FLPP sejak 2010

Adapun, sanksi yang disiapkan BP Tapera berupa mekanisme pemutusan kerja sama dengan bank hingga pengembang untuk penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang mulai berlaku pada tahun 2024 jika ditemukan lagi akad rumah MBR yang belum rampung dikerjakan.

Kementerian PUPR Salurkan KPR Subsidi FLPP Melalui 38 Bank, Berikut Daftarnya

"Tahun depan jika kami temukan masih terdapat rumah yang belum siap huni saat akad, maka kami akan mengeluarkan sanksi bagi bank dan pengembang. Mekanisme pemutusan kerja sama dengan bank dan pengembang perumahan akan dilakukan secara bertahap,” ucap Adi.

Sebagai informasi, sepanjang tahun 2023 realisasi penyaluran dana FLPP tahun 2023 tercapai sesuai target sebesar 229.000 unit. Catatan ini dicapai lebih awal 13 hari dibandingkan dengan target FLPP pada tahun 2022 sebesar 226.000 unit.

Untuk 2024, Adi menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan penyaluran dana FLPP yang harus dicapai sebanyak 166.000 unit. Namun sesuai arahan dari pemerintah, target tahun depan berpotensi menuju ke 220.000 unit.

Editor: Aditya Pratama