Sri Mulyani Sebut RI Butuh Rp4.306 Triliun untuk Kurangi Emisi Karbon 

Baca Juga

Candaan Basuki Ogah Ajak Sri Mulyani Tinjau IKN gegara Baju Pink

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menerbitkan banyak insentif fiskal untuk menarik investasi swasta sehingga mereka bisa berpartisipasi dalam membangun proyek dan industri hijau. Upaya ini ditempuh dengan pemberian tax holiday, tax allowance, dan juga fasilitasnya, baik di PPN, bea masuk, dan PBB.

Indonesia juga sudah menerbitkan framework peraturan untuk menerapkan carbon pricing dan pajak karbon di Indonesia. 

"Dengan semua legislasi, instrumen, dan kebijakan ini, kami ingin mengutilisasikan instrumen perdagangan karbon maupun yang non-perdagangan sehingga mereka bisa menginternalisasikan biaya eksternal dari emisi gas rumah kaca dengan polluter pays principle," tutur mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Indonesia juga sudah merencanakan piloting pasar karbon di akhir tahun 2023 dengan regulasi dan supervisi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Baginya, penanganan soal lingkungan tidak pernah sebesat hal ini.

"Pentingnya penanganan tantangan lingkungan tidak pernah seberat ini sebelumnya," kata dia.

Editor: Puti Aini Yasmin