Tak Hanya Batu Bara, Pemerintah Perluas Simbara ke Nikel dan Timah

JAKARTA, iNews.id - Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju meluncurkan dan sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga atau Simbara. Ini untuk memperluas cakupan Simbara terhadap komoditas nikel dan timah usai sukses di batu bara.

Sejumlah pejabat turut hadir di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron serta Jaksa Agung Republik Indonesia St Burhanuddin, Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Bambang Suswantono, serta Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata.

Aktivitas Merger dan Akuisisi Global Tembus Rp75 Ribu Triliun pada 2025

"Hari ini kita melakukan launching yang kedua dimana sistem informasi mineral dan batu bara antar-pemerintahan diperluas untuk komunitas legal dan timah," kata Menkeu Sri Mulyani dalam acara yang digelar di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Sri Mulyani menambahkan, melalui sistem ini pemerintah bekerja secara rapi, konsisten, tegas, dan berwibawa tanpa menyusahkan perusahaan karena perusahaan tentunya sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka.

Luhut Yakin Royalti Batu Bara Bakal Naik Berkat Aplikasi Simbara

"Sepuluh sistem disimplifikasi menjadi satu sistem 50 dokumen dalam hal ini dikoordinasikan satu pintu pengawasan terpadu dan juga untuk enforcement terhadap polisi-polisi spesifik seperti domestic market obligation," katanya.

Senada, Menteri ESDM Arifin Tasrif berharap Simbara dapat memberikan dampak posoitif, bukan hanya pada optimalisasi penerimaan negara tapi juga dalam mewujudkan ekoistem yang mampu mengawal kebijakan pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menuturkan, sejatinya pada 2022 pemerintah memang telah melakukan launching Simbara untuk pertama kalinya. Namun pada waktu itu, Simbara hanya digunakan untuk menata usahakan dan menata kelolakan proses pengusahaan batu bara.

Kemudian, lanjut Isa, Simbara kemudian menempuh perjalanan dan evolusi secara terus-menerus, kita melakukannya secara terencana dan sistematis.

Isa menuturkan, pada tahap pertama yaitu tahun 2021, integrasi difokuskan pada proses bisnis penjualan ekspor komoditas batubara yang melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan yang pada waktu itu adalah LNSW, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan juga Direktorat Jenderal Anggaran.

"Di tahap kedua, pada tahun 2022 telah dilaunch dilakukan penambahan integrasi proses bisnis untuk perizinan berlayar dari Kementerian Perhubungan pada 38 pelabuhan dan perluasan untuk penjualan batubara di dalam negeri," ucapnya.

Pada tahap ketiga, di tahun 2023 telah dilakukan integrasi penuh seluruh 57 pelabuhan yang melayani pengapalan dan pelayarannya minerba, khususnya batu bara, dengan membutuhkan sistem INAPORTnet pada Kementerian Perhubungan dengan Simbara.

Selanjutnya, pada tahun ini, pemerintah melakukan penambahan integrasi sistem Sinas di Kementerian Perindustrian untuk hilirisasi komoditas nikel dan timah yang mrncakup proses bisnis hilirisasi di Smelter

"Di tahun-tahun yang akan datang, kita akan terus mengembangkan dan memperbaiki Simbara, termasuk untuk komoditas lainnya seperti bauksit, emas, dan tembagam," katanya.

Editor: Aditya Pratama