Tantang Ahli IT Bereskan 27.000 Aplikasi Pemerintah, Luhut: Ayo Tunjukkan Orang RI Hebat

Luhut menyebut ada potensi pengadaan barang/jasa pemerintah hingga Rp1.600 triliun, di mana sekitar 90 persen masih dipasok melalui impor. Pemerintah pun terus mendorong agar angka belanja pemerintah bisa dilakukan di Indonesia agar roda ekonomi berputar di dalam negeri.

"Anda lihat e-katalog, ada 105 miliar dolar AS atau Rp1.600 triliun yang selama ini kita impor hampir 90 persen. Sekarang, bertahap dari mulai tahun lalu, itu sudah mulai kita masukkan e-katalog, itu Pak Anas punya prestasi, itu sudah Rp400 triliun tahun lalu. Tahun ini Presiden memberikan instruksi itu 90 persen kita harus capai tahun ini. Itu bisa," tutur Luhut.

Berdasarkan catatan Kemenko Marves, realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) tahun lalu oleh kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN mencapai Rp698,68 triliun. Angka ini sekitar 69,78 persen dari komitmen Rp1.001,26 triliun.

Sementara tahun ini, pemerintah menargetkan belanja produk dalam negeri (PDN) mencapai 95 persen dengan penayangan 5 juta produk dalam negeri di e-katalog.

Luhut menegaskan efisiensi melalui terbangunnya ekosistem digitalisasi akan mampu mengurangi korupsi serta mendorong inovasi anak bangsa.

"Memang tiba-tiba naik penerimaan pajak kita 48,6 persen itu dari batu? Dari efisiensi. Karena semua terdigitalisasi. Ini yang kita bangun, ekosistem, sehingga akan mengurangi korupsi, akan membuat efisiensi, dan akan juga membuat inovasi-inovasi anak muda Indonesia," ujarnya.

Editor: Jujuk Ernawati