Temui 2 Startup, KPPU Dalami Dugaan Monopoli Mitra Kartu Prakerja

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyoroti dugaan monopoli usaha di mitra program kartu prakerja. Sebanyak dua dari delapan aplikator, yaitu Tokopedia dan Bukalapak, diajak berdiskusi guna mendalami dugaan tersebut.

Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan KPPU Abdul Hakim Pasaribu menjelaskan, KPPU akan menjadwalkan pertemuan dengan enam aplikator lain untuk melihat implementasi Program Kartu Prakerja.

Baca Juga

Hadiri KTT G20, Gibran Tekankan Pembiayaan Internasional yang Adil untuk Negara Berkembang

"Kami coba mengumpulkan sebanyak mungkin informasi pelaksanaan. Kami diskusi dengan manajemen pelaksana, juga dengan perusahaan digital platform. Dari delapan, yang sudah diskusi itu baru dua. Ruangguru, Sekolahmu dan MauBelajarApa minggu depan, sedangkan tiga lainnya sedang dijadwalkan," kata dia dalam konferensi pers virtual, Jumat (8/5/2020).

Hakim menjelaskan, berdasarkan informasi dari manajemen pelaksana, masuknya aplikator tersebut bukan dengan skema tender dan ke depan akan terbuka bagi platform digital lainnya.

Baca Juga

Soal Mafia Alkes, KPPU Akan Gali Keterangan Kementerian BUMN

Hal itu pun telah dikonfirmasi kepada para platform digital yang menyatakan mereka diundang langsung oleh manajemen pelaksana. "Kami juga pastikan jangan sampai ada integrasi vertikal antara platform digital dengan lembaga pelatihan," katanya.

Menurut Hakim, pihaknya khawatir adanya diskriminasi antara platform digital dengan lembaga pelatihan peserta kemitraan.

KPPU pun akan memastikan prinsip-prinsip kemitraan antara aplikator dan peserta kemitraan sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

"Sejauh ini, kami belum mendapatkan banyak dari lembaga pelatihan, karena kami belum dapatkan dokumen kerja samanya. Dari situ kita bisa lihat apa ada poin yang menunjukkan salah satu pihak memiliki kontrol terhadap mitranya," katanya.

Hakim menekankan masalah fee (biaya) yang wajar bagi lembaga pelatihan yang harus masuk lewat platform digital. "Jangan sampai digital platform itu mengambil fee yang excessive (berlebihan)," katanya.

Adapun terkait biaya pelatihan yang mahal dan dinilai bisa didapatkan secara gratis, Hakim tengah menyusun poin-poin saran KPPU atas program tersebut. Komisioner KPPU Guntur Saragih, dalam kesempatan yang sama, menuturkan, saat ini pihaknya tengah mengumpulkan data dan informasi sebelum memutuskan nantinya hanya akan menyumbang saran atau ada dugaan pelanggaran.

"Nantinya kami akan putuskan apakah cukup sumbang saran atau bisa berpotensi masuk ke penegakan hukum karena melibatkan pelaku usaha," ujarnya.

Editor: Ranto Rajagukguk