Vaksin Booster sebagai Syarat Mobilitas Masyarakat Akan Diterapkan Maksimal 2 Minggu Lagi

JAKARTA, iNews.id - Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, vaksin booster sebagai syarat mobilitas masyarakat baru akan diterapkan paling lama dua minggu lagi. Ini didasarkan pada hasil Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. 

Kebijakan baru ini akan diatur melalui peraturan Satgas dan peraturan turunan lainnya.

Baca Juga

Purbaya Perketat Jalur Hijau Bea Cukai, Ada Risiko Tambah Dwelling Time 

“Pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif dengan kembali mengubah dan memberlakukan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat mobilitas masyarakat ke area publik. Selain itu, pemerintah juga akan kembali menerapkan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan baik udara, darat, maupun laut, yang akan dilakukan maksimal dua minggu lagi,” kata Menko Luhut dalam keterangan resmi, Senin (4/7/2022). 

Seperti diketahui, berdasarkan data dari berbagai sumber ditemukan peningkatan kasus Covid-19 di beberapa negara terjadi begitu signifikan, seperti di Prancis, Italia, dan Jerman. Kenaikan signifikan juga terjadi di negara tetangga, Singapura. Kabar baiknya, Indonesia menempati posisi terendah pada kasus harian terhadap populasi, jika dibandingkan beberapa negara tetangga lainnya.

Penerapan kebijakan baru tersebut dilatarbelakangi oleh capaian vaksinasi booster yang masih rendah. Berdasarkan data Peduli Lindungi, dari rata-rata orang masuk mall perhari sebesar 1,9 juta orang, hanya 24,6 persen yang sudah booster. Di tengah peningkatan kasus yang terjadi, ini tentu sangat mengkhawatirkan, mengingat antibodi masyarakat akan semakin berkurang.