Anggaran Makan Bergizi Gratis Prabowo di 2025 Tembus Rp71 Triliun

JAKARTA, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun anggaran 2025 menjadi Undang-Undang (UU). Hal itu disahkan dalam forum Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024). 

“Apakah RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” tanya Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus yang bertindak sebagai pimpinan rapat.

Baca Juga

Indonesia Raih Komitmen Investasi Rp450 Triliun di World Expo 2025 Osaka

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menjelaskan, pihaknya dan Pemerintah sepakat penambahan alokasi belanja negara untuk pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, kata Said, pihaknya juga sepakat memberikan keleluasaan realokasi anggaran bagi kebutuhan anggaran kementerian/lembaga yang baru.

Baca Juga

APBN Sementara Tahun Pertama Prabowo: Belanja Negara Rp3.621 Triliun, Defisit 2.53 Persen

“Sebab hal itu kewenangan konstitusional presiden dan wakil presiden terpilih untuk menyusun jumlah kementerian/lembaga dalam pemerintahannya,” tutur Said.

klik halaman selanjutnya untuk membaca rincian alokasi anggarannya>>>

Baca Juga

Bertemu Prabowo, Sri Mulyani Lapor Perkembangan APBN Bareng Wamenkeu Tommy

Berikut rincian alokasi anggaran yang disepakati untuk program pemerintahan Prabowo-Gibran:

1. Program makan siang bergizi gratis: Rp71 triliun.
2. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen dan skrining penyakit katastropik: Rp3,2 triliun.
3. Pembangunan rumah sakit (RS) lengkap berkualitas di daerah dengan meningkatkan RS di daerah dari tipe D menjadi tipe C beserta sarana dan prasarana, serta alat kesehatannya: Rp1,8 triliun.
4. Renovasi sekolah sebanyak 22.000 sekolah: Rp20 triliun.
5. Membangun sekolah unggulan terintegrasi: Rp4 triliun.
6. Membangun lumbung pangan nasional daerah dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80.000 hektare dan cetak sawah baru 150.000 hektare, serta dukungan sarana prasarana pendukung: Rp15 triliun.

Editor: Puti Aini Yasmin