Dapat Kredit dari Bank Dunia, Menteri ATR Percepat Sertifikasi Lahan

JAKARTA, iNews.id - Bank Dunia telah menyetujui untuk mengucurkan dana sebesar 200 juta dolar AS atau Rp2,7 triliun untuk mendukung program reformasi agraria di Indonesia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menjelaskan, dana tersebut untuk memperbaiki sistem yang ada di Kementerian ATR/BPN. Salah satunya terkait penataan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang dianggap masih terbatas, terutama dalam mengidentifikasi lahan perbatasan di hutan.

Kementerian PU Raih Anggaran Rp118,5 Triliun di 2026, Ini Proyek yang Dikerjakan

"Tentang pinjaman Bank Dunia itu ada beberapa komponen. Komponen pertama, kita akan melakukan penataan PTSL di sepanjang perbatasan hutan. Karena pada sekarang ini salah satu masalah karena batas hutan yang tidak jelas sehingga akhirnya kita sulit sekali untuk mengeluarkan sertifikat. Dan ini kita prioritaskan di beberapa provinsi," katanya dalam konfrensi pers di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

Pinjaman dana itu pun akan digunakan untuk merenovasi kantor Kementerian ATR/BPN di pusat serta perwakilan di daerah. "Kemudian, untuk peningkatan kantor pertanahan. Untuk perbaikan kantor ini, supaya BPN ini agar sama dengan BPN-BPN negara yang lebih maju," ujar dia.

Pinjaman ini menjadi sangat penting karena petugas BPN di pusat maupun daerah bisa menuntaskan target sertifikasi tanah se-Indonesia pada 2025. "Sebenarnya kita mendapat target besar. Seberapa besar, karena kita ingin seluruh tanah di Indonesia pada 2025 sudah bisa tersertifikasi," ujarnya.

Selain itu, dana itu juga digunakan untuk pembelian alat ukur Global Navigation Satelite System Real-Time Kinematic (GNSS-RTK) sebanyak hampir 700 unit. "Sebagian dari APBN telah kita beli alat itu sisanya dari pinjaman Bank Dunia. Kemudian, membangun sistem," ucapnya.

Adapun wilayah sasaran program bantuan dari Bank Dunia salah satunya provinsi yang rentan terhadap kebakaran hutan akibat konflik penggunaan lahan. Provinsi yang dimaksud adalah provinsi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.

Sebagai informasi, Kementerian ATR/BPN berhasil memberikan 1,4 juta sertifikat tanah kepada masyarakat di seluruh provinsi Indonesia selama periode Januari-Juni atau semester I-2018.

Editor: Ranto Rajagukguk