Ekonom Ingatkan Pentingnya Persiapan dan Edukasi terkait Rencana Redenominasi Rupiah

JAKARTA, iNews.id - Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip menilai rencana redenominasi rupiah sudah saatnya direalisasikan. Dia menyebut, gagasan tersebut telah lama dibahas dan memiliki urgensi yang kuat, namun harus dijalankan dengan persiapan matang dan koordinasi lintas lembaga.

“Sebenarnya ide redenominasi itu sudah lama sekali. Dan yang setahu saya itu ide juga sudah muncul dari Bank Indonesia sudah lama sekali. Jadi memang itu ada urgensi ya,” ujar Sunarsip saat ditemui di Jakarta dikutip, Jumat (14/11/2025).

Baca Juga

BI dan DPR Sepakati Asumsi Makroekonomi ATBI 2026, Inflasi Diperkirakan 2,62 Persen

Dia menegaskan, implementasi redenominasi harus dilakukan bersama oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta seluruh otoritas terkait, mulai dari regulasi hingga infrastruktur teknis. Menurutnya, kondisi saat ini jauh lebih siap dibanding satu dekade lalu.

“Kalau menurut saya sih segera jadi, segera direalisasikan. Tapi harus bergerak bersama-sama nih. Koordinasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah di Kementerian Keuangan mempersiapkan infrastrukturnya,” ucapnya.

Baca Juga

Menkeu Purbaya soal Redenominasi Rupiah Urusan BI Jangan Gue yang Digebukin

Sunarsip menjelaskan, dominasi transaksi digital kini mengurangi hambatan teknis, termasuk biaya pencetakan uang baru.

“Sekarang sudah banyak kan uang digital. Sehingga efek cost tambahan untuk mencetak uang itu sekarang mungkin sudah lebih berkurang dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu,” tuturnya.

Baca Juga

DPR: Rencana Redenominasi Rupiah Perlu Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi

Namun, dia menilai edukasi ke masyarakat menjadi elemen penting, terutama untuk meluruskan pemahaman yang sering salah kaprah antara redenominasi dan sanering.

“Ini bukan Sanering. Kalau Sanering betul-betul kita punya uang seribu tinggal serupiah. Kalau sekarang ya, kalau redenominasi kan nggak ya,” ucapnya.

Baca Juga

Ketua Banggar DPR: Redenominasi Butuh Waktu 7 Tahun usai Diundangkan

Terkait potensi dampak inflasi, Sunarsip menyebut kemungkinan kenaikan harga hanya akan terjadi pada masa transisi awal karena faktor psikologis masyarakat.

“Pada awal-awal mungkin akan ada karena sekologis masyarakat akan kebawa itu. Tetapi pada akhirnya itu akan kembali normal,” tuturnya.

Dia menjelaskan, sebagian masyarakat mungkin terdorong untuk berbelanja lebih cepat karena khawatir uangnya tidak laku setelah penyesuaian nilai nominal.

Sunarsip menilai, kekhawatiran pembulatan harga ke atas akan jauh lebih kecil dibanding masa lalu karena sebagian besar harga kini sudah berbentuk angka bulat, terutama akibat pertumbuhan transaksi digital.

“Coba perhatiin ya. Sudah jarang sekali itu, sekarang itu rata-rata harga barang itu sudah bulet,” tuturnya.

Sunarsip menyatakan, sistem perbankan dan Bank Indonesia semestinya sudah mampu menyesuaikan jika kebijakan ini benar-benar dijalankan secara konsisten. Namun, regulasi dan payung hukum harus disiapkan terlebih dahulu.

“Semestinya sudah ya. Bukan siap. Semestinya bisa diarahkan untuk mempersiapkan diri kalau memang konsisten mau dijalankan sejak hari ini,” katanya.

Menurutnya, perubahan pada sistem pencatatan perbankan dan teknologi informasi dapat dilakukan dalam waktu relatif cepat jika perencanaannya dimulai sejak awal.

Dengan demikian, Sunarsip menegaskan pentingnya konsistensi pemerintah dan kerja bersama dengan DPR serta otoritas keuangan.

“Yang penting adalah disiapkan sejak sekarang, konsisten dijalankan, dijelaskan kira-kira manfaatnya apa,” ucapnya.

Editor: Aditya Pratama