Ini 10 Aspirasi Masyarakat Terkait Pinjol Ilegal yang Harus Diperhatikan OJK

Anggie Ariesta ยท Sabtu, 16 Oktober 2021 - 13:13:00 WIB
 Ini 10 Aspirasi Masyarakat Terkait Pinjol Ilegal yang Harus Diperhatikan OJK
Anggota Komisi XI DPR, Kamrussamad. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi XI DPR, Kamrussamad, menyampaikan 10 aspirasi masyarakat terkait pinjaman online (Pinjol) ilegal yang harus diperhatikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Menurut dia, pinjol ilegal lahir dari masalah kemiskinan dan kurangnya literasi masyarakat tentang Pinjol. Selain itu, proses pengajuan kredit melalui perbankan juga menyulitkan bagi masyarakat kecil untuk mengajukan pinjaman. 

Hal inilah yang membuat masyarakat mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan meminjam melalui pinjol, termasuk pinjol ilegal. 

Berikut 10 aspirasi masyarakat terkait pinjol ilegal kepada Komisi XI DPR yang perlu diperhatikan OJK: 

1. Belum jatuh tempo sudah ditagih,
2. Proses peminjaman tidak transparan,
3. Tidak ada konfirmasi kenaikan biaya pelunasan,
4. Menyadap hp dan mengambil data pribadi,
5. Menyebarkan SMS ke daftar kontak nasabah,
6. Kemudian pengajuan pinjol ditolak tapi nomer hp diambil alih,
7. Suku bunga tak sesuai perjanjian awal,
8. Cara penagihan melewati batas kemanusiaan,
9. Seringkali sistem eror mengakibatkan tagihan berganda,
10. Teror SMS dari debt collector baik ke peminjam atau ke seluruh kontak yang ada di peminjam turut dilakukan

"Jadi ini aspirasi yang kami terima dan kami sampaikan ke OJK. Beberapa masalah yang sangat mendasar kemudian bisa menimbulkan keresahan sosial," ujar Kamrussamad dalam diskusi Polemik Trijaya secara virtual, Sabtu (16/10/2021).

Menurut dia, jika struktur ekonomi masih mengandalkan bantuan sosial yang ada dengan tidak dibarengi upgrade untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau penciptaan lapangan kerja untuk masyarakat kecil, maka bentuk dari pinjol ini akan ada lagi.

"Kalau kita tidak upgrade usaha mikro menjadi usaha formal dan sustain, saya yakin dan percaya kalau bentuknya beda, dulu rentenir, koperasi sekarang ada namanya pinjol, next apalagi karena fundamentalnya tidak kita sentuh," tutur Kamrussamad.

Terkait dengan itu, dia mengingatkan pemerintah melalui kementerian terkait, maupun pemerintah daerah untuk sungguh-sungguh untuk penuh prioritaskan penciptaan lapangan kerja supaya ekonomi masyarakat tumbuh dengan baik.

"Caranya gimana? Prioritaskan pembangunan yang memang memungkinkan dirasakan masyarakat dengan jangka menengah bukan pemindahan ibu kota negara," papar Kamrussamad.

Editor : Jeanny Aipassa

Bagikan Artikel: