Kembangkan Instrumen Repo, BI Pastikan Pendalaman Pasar Keuangan Makin Efektif

Rina Anggraeni · Jumat, 16 April 2021 - 17:39:00 WIB
Kembangkan Instrumen Repo, BI Pastikan Pendalaman Pasar Keuangan Makin Efektif
Bank Indonesia (BI) mengingatkan masyarakat untuk menukarkan enam pecahan uang kertas tahun emisi 1968, 1975, dan 1977 dengan batas waktu hari ini. (Foto: ilustrasi/Okezone) 

JAKARTA, iNews.id - Pengembangan repurchase agreement (repo) merupakan fondasi bagi pengembangan pasar keuangan nasional yang lebih efektif. Pasalnya, instrumen repo memiliki fitur kolateral dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. 

Terkait dengan itu, Bank Indonesia (BI) meminta Perbankan semakin mendukung pengembangan pasar Repo di Indonesia dengan melakukan shifting dari transaksi Non Collateralized (PUAB dan PUAS) ke transaksi repo, serta memperluas cakupan pelaku transaksi repo hingga menjangkau pelaku non perbankan. 

Menurut dia, BI bersama Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong berkembangnya transaksi repo, baik konvensional maupun syariah, dengan kolateral surat utang negara dan korporasi. 

"Hal tersebut dilakukan melalui standardisasi transaksi repo, edukasi, dan mendorong pembentukan suku bunga repo yang kompetitif, serta pengembangan infrastruktur pasar keuangan," kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, di Jakarta, Jumat (16/4/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Dewan Komisioner OJK, Heru Kristiyanto, menyampaikan transaksi repo tidak menandakan bank pelakunya mengalami kesulitan likuiditas, tapi merupakan bagian dari strategi pengelolaan likuiditas harian. Bank pelaku transaksi repo dinilai memiliki profil resiko yang lebih baik dibanding bank pelaku transaksi non collateralized (PUAB). 

Menurut Heru, OJK juga telah menerbitkan beberapa regulasi yang memberikan value yang lebih baik bagi transaksi repo, diantaranya POJK No.32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, SEOJK No.42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar, dan POJK No.50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio) bagi Bank Umum. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, menyampaikan bahwa pengembangan transaksi repo menjadi perhatian pemerintah sebagai inisiatif untuk mendukung pengembangan dan pendalaman pasar SBN. 

Partisipasi dari pelaku pasar yang lebih luas, hingga mencakup institusi non perbankan (a.l. dana pensiun dan asuransi) serta investor ritel, akan mewujudkan pasar obligasi yang semakin dalam dan aktif.

Selain itu, juga mempercepat pendalaman pasar uang melalui pengembangan transaksi repo antar pelaku pasar dan penguatan infrastruktur transaksi guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter dan manajemen likuiditas sektor keuangan. 

"Melalui webinar ini diharapkan akan semakin memperkuat dukungan pengembangan pasar Repo di Indonesia dan memperluas cakupan pelaku transaksi repo hingga menjangkau pelaku non perbankan, serta mendukung perluasan distribusi likuiditas," ujar Luky.

Editor : Jeanny Aipassa