6 Fokus Utama Kebijakan APBN 2022, Salah Satunya Mengendalikan Covid-19

Fahreza Rizky · Senin, 16 Agustus 2021 - 14:27:00 WIB
6 Fokus Utama Kebijakan APBN 2022, Salah Satunya Mengendalikan Covid-19
Presiden Jokowi beberkan 6 fokus utama kebijakan dalam APBN 2022.

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif pada tahun depan. Hal ini guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi, namun juga konsolidatif untuk menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan penguatan reformasi struktural. 

"Karena itu, pemerintah menyampaikan enam fokus utama dalam kebijakan APBN 2022," kata Jokowi dalam Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 di Jakarta, Senin (16/8/2021). 

Pertama, dia menyebut, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. 

Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas dan berdaya saing. Keempat, kata Jokowi, pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. 

Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.

Adapun belanja negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun yang meliputi, belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,4 triliun. 

Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.

Untuk penanganan Covid-19, fokus pemerintah antara lain, antisipasi risiko dampak Covid-19, dengan testing, tracing, dan treatment, melanjutkan program vaksinasi Covid-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan.

Jokowi menuturkan, harus bisa memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan Indonesia. Selain itu, juga harus mampu membangun produksi vaksin sendiri dan mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif. 

"Kita juga harus membenahi fasilitas layanan kesehatan dari hulu hingga hilir, dari Pusat hingga daerah, transformasi layanan primer, layanan rujukan, peningkatan ketahanan kesehatan, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan," tuturnya.

Pemerintah, kata dia, juga menjaga kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, juga meningkatkan kualitas layanan JKN. 

Editor : Jujuk Ernawati

Follow Berita iNews di Google News

Bagikan Artikel:




Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda