Anggaran Belanja Pemerintah Sentuh Rp3.061 Triliun, Sri Mulyani: untuk Pemerataan Kesejahteraan

Terkait degan itu, lanjutnya, mungkin perlu dipikirkan bagaimana kreativitas untuk men-sustainnya, dan tentu jangan sampai pemerintah mengambil alih peran dari swasta maupun masyarakat, tetapi meng-enpower mereka. Ini adalah salah satu bentuk inovasi belanja yang dilakukan oleh Menteri KKP. 

"Tentu yang mendapatkan ranking pada hari ini, kecuali satu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) semuanya mendapatkan tepuk tangan. Jadi pembelajarannya besok lagi, Menkeu tidak boleh ikut kompetisi karena pasti apapun yang diperoleh juga dianggap tidak objektif. Tapi Menkeu dan Kemenkeu akan tetap dimonitor indikator pencapaiannya, tapi tidak perlu ikut di dalam ranking karena selalu akan dianggap tidak adil. Jadi ini juga suatu pembelajaran," tutur Sri Mulyani. 

Sri mengatakan, ini yang dia anggap sebagai kepekaan publik. Yang kedua, indikator kualitas belanja dilihat dari EKA dan IKPA, dia juga akan melihat di dalam bagaimana K/L sekalian bisa menjelaskan ke publik, terlebih karena masyarakat dalam era media sosial dan informasi yang terbuka.

"Kalau bapak dan ibu sekalian belanja dan kualitas belanja baik, tapi tidak mampu menjelaskan ke publik, masyarakat juga tidak nge-klik. Karena publik ini juga diisi berbagai informasi yang versinya berbeda-beda. Jadi, saya juga berharap agar bapak dan ibu sekalian selain mungkin hari ini mendapat penghargaan, namun sebaiknya masing-masing K/L bisa menjelaskan ke publik berapa anggaran yang dikelola dan apa hasilnya bagi tujuan bernegara. Karena ini akan menjadi salah satu bentuk yang sangat penting," pungkas Sri Mulyani. 

Editor: Jeanny Aipassa