Antisipasi Dampak Perang Rusia-Ukraina, Jokowi Pertebal Perlindungan Sosial

Michelle Natalia ยท Selasa, 05 April 2022 - 14:04:00 WIB
Antisipasi Dampak Perang Rusia-Ukraina, Jokowi Pertebal Perlindungan Sosial
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Jokowi memberikan arahan untuk mempertebal perlindungan sosial demi mengantisipasi dampak perang Rusia-Ukraina. (Foto: dok iNews)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan untuk terus mempertebal perlindungan sosial bagi masyarakat. Hal ini untuk mengantisipasi dampak perang Rusia-Ukraina terhadap ekonomi dalam negeri, terutama pada masyarakat kecil. 

Menurutnya, kenaikan berbagai harga komoditas, khususnya pangan dan energi adalah akibat dari tekanan geopolitik di Rusia dan Ukraina. Transmisinya ke Indonesia adalah dalam bentuk kenaikan harga komoditas dan kenaikan inflasi.

"Yang kita tahu, berbagai komoditas seperti gas alam naik, batu bara di harga 258 dolar AS, brent sudah di atas 100 dolar AS, CPO di 1.500 dolar AS, dan gandum di 1.000 dolar AS. Rusia adalah produsen gandum dan minyak nabati yang besar, sehingga berbagai food price dari FAO juga meningkat secara global dengan angka di atas indeks 140 dan komoditas vegetable oil juga sudah meningkat indeksnya lebih dari 200," kata dia usai Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Selasa(5/4/2022).

Karena itu, Indonesia terimbas akibat dari ketegangan geopolitik tersebut. Penerimaan ekspor akan ada kenaikan, tetapi ada transmisi di dalam negeri yang tidak bisa seluruhnya ditransmisikan ke masyarakat.

"Oleh karena itu, arahan pak Presiden perlindungan sosial perlu terus dipertebal. Jadi, pemerintah memberikan subsidi langsung, yang kemarin terkait dengan kartu sembako 18,8 juta penerima plus PKH tambahan 2 juta dan juga tambahan bantuan minyak goreng yang besarnya 300.000 untuk 3 bulan, diharapkan di bulan Ramadan ini bisa diberikan," tuturnya.

Kemudian program BLT dana desa terus dilanjutkan, dan ada program baru yang diarahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta, dengan besarnya Rp1 juta per penerima dan sasarannya 8,8 juta pekerja dengan total kebutuhan anggaran Rp8,8 triliun. 

"Tadi ada usulan Banpres untuk usaha mikro yang nanti akan juga diagendakan besarannya Rp600.000 per penerima. Ini sama dengan PKLWT dan sasarannya 12 juta penerima," ucap Airlangga.

Dia melanjutkan, Presiden Jokowi juga meminta perhatian untuk kenaikan harga pupuk karena pupuk juga naik. 

"Dilihat dari penggunaan dalam negeri ada yang subsidi dan nonsubsidi, tentu akan ada pembatasan terkait komoditas, prioritasnya adalah padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu, kakao, dan tentu pupuk yang disubsidi mulai dibatasi adalah urea dan NPK," katanya.

Sebagai informasi, untuk pupuk urea harganya mendekati 1.000 dolar AS. Presiden Jokowi mewanti-wanti agar subsidi pupuk tepat sasaran, para petani bisa menerima pupuk, sehingga harga pupuk tidak menyebabkan kelangkaan pupuk. 

"Dan tentunya pada akhirnya mendorong ketersediaan pangan yang aman," ujar Airlangga.

Editor : Jujuk Ernawati

Follow Berita iNews di Google News

Bagikan Artikel:




Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda