Aturan Investasi Miras Dicabut, Begini Nasib Pengusaha Eksisting
JAKARTA, iNews.id - Para pelaku usaha minuman keras (miras) masih diperbolehkan untuk berjualan. Hal ini menyikapi investasi miras yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 10 tahun 2021 telah dicabut.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, para pelaku usaha minol yang menjadi kearifan lokal tetap dipersilahkan untuk jualan. Pasalnya, pencabutan ini tidak akan mencabut izin usaha penjualan yang sudah ada.
"Izin yang ada tidak membatalkan, monggo saja," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (2/3/2021).
Namun, Bahlil juga mengingatkan kepada para pelaku usaha tersebut tetap mengikuti aturan yang sudah ada. Dari mulai proses hingga mekanisme harus sesuai dengan Undang-Undang (UU).
"Selama mekanismenya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi yang lama jalansaja, go ahead," katanya.
Menurut Bahlil, aturan yang dicabut ini tidak akan berpengaruh pada UU yang sudah ada. Termasuk juga Undang-undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) maupun Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah.
"Jadi tidak ada yang tidak pasti. Apalagi saat ini belum ada yang bangun investasi yang baru ini, jadi yang jalan lama saja dan itu enggak ada urusannya sama UU CK dan Perpres 10 2021," ucapnya.
Bahlil menceritakan, izin untuk berjualan minuman alkohol sebenarnya telah ada di Indonesia sejak zaman Kolonial Belanda. Aturan tersebut terus berlanjut ada setelah Indonesia merdeka, mulai dari orde lama, orde baru, hingga pascareformasi.
"Minuman alkohol sejak tahun 1931 di negara kita sebelum merdeka sudah ada izin untuk pembangunannya. Terus ini berlanjut di zaman sebelum merdeka, setelah merdeka, pemerintahan berganti-ganti sampai dengan sekarang sebelum pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 11," kata Bahlil.
Editor: Ranto Rajagukguk