Belanja Negara Naik, Sri Mulyani Lapor APBN Defisit Rp77,3 Triliun di Semester I 2024

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan defisit APBN sepanjang semester I 2024 menembus Rp77,3 triliun. Angka ini -0,34 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) dengan keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Rp162,7 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, selama Semester I 2024, belanja negara meningkat 11,3 persen mencapai Rp1.398 triliun (yoy). Peningkatan belanja negara tersebut terutama terkait peran APBN sebagai shock absorber untuk antisipasi gejolak global, melindungi daya beli masyarakat, serta tetap mendukung berbagai prioritas agenda pembangunan nasional.

Baca Juga

IBC Minta Fasilitas Ini ke DPR untuk Genjot Hilirisasi Industri Baterai Nasional

Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp997,9 triliun atau tumbuh 11,9 persen (yoy), di mana di dalamnya termasuk belanja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sebesar Rp762,1 triliun (76,4 persen BPP).

Seperti, PKH Rp14,2 triliun, kartu sembako Rp22,2 triliun, program Indonesia Pintar Rp8,1 triliun, KIP kuliah Rp6,8 triliun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp5,6 triliun, BO PTN Rp2,6 triliun, subsidi dan kompensasi Rp155,7 triliun, Subsidi LPG 3 Kg Rp34,2 triliun, PBI JKN RP23,2 triliun, serta pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur Rp75,2 triliun.  

Baca Juga

Sri Mulyani Update Realisasi Belanja Negara Tembus Rp1.398 Triliun di Semester I 2024, Paling Besar untuk Bansos

"Sampai dengan Semester I 2024, defisit APBN masih terjaga sebesar Rp77,3 triliun, atau -0,34 persen PDB, dengan keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Rp162,7 triliun," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Banggar di DPR RI, Senin (8/7/2024).

Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa pendapatan negara sepanjang semester I 2024 1.320,7 triliun, atau setara 47,1 persen dari target pendapatan negara tahun ini sebesar Rp2.802,3 triliun.

Baca Juga

Sri Mulyani Lapor Aset Negara Rp13.072,8 Triliun per 31 Desember 2023, Ini Rinciannya

Pendapatan negara itu juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan penerimaan pada periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp1.407,9 triliun atau turun sekitar 6,2 persen secara yoy.

Penerimaan perpajakan tercatat hanya sebesar Rp1.028 triliun, turun 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara PNBP mencapai Rp288,4 triliun atau turun 4,5 persen (yoy).

Penurunan pendapatan negara terutama disebabkan oleh turunnya harga komoditas, khususnya batubara dan CPO, yang mempengaruhi kondisi profitabilitas sektor korporasi sehingga berdampak pada penerimaan PPh Badan yang terkontraksi 35,5 persen (yoy).

Sementara itu, penerimaan PPN DN (dalam negeri), turun 11 persen (yoy). Namun demikian, secara bruto (tanpa memperhitungkan restitusi), PPN DN masih tumbuh positif sebesar 9,2 persen seiring dengan masih kuatnya aktivitas ekonomi domestik, tercermin dari pertumbuhan ekonomi Q1 yang mencapai 5,11 persen.

"Penurunan PNBP terutama karena turunnya penerimaan SDA akibat turunnya harga komoditas dan kurang optimalnya lifting migas, sementa di sisi lain penerimaan dari Kekayaan Negara yang dipisahkan tumbuh positif 41,8 persen dengan membaiknya kinerja BUMN," kata Sri Mulyani.

Editor: Puti Aini Yasmin