Belanja Pemerintah Pakai Kartu Kredit, Pengamat: Untungkan Asing

JAKARTA, iNews.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru saja meluncurkan kartu kredit pemerintah. Kartu kredit ini diperuntukkan bagi satuan tenaga kerja (satker) dalam melakukan transaksi belanja barang yang sebelumnya menggunakan transaksi tunai.

Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengaku prihatin dengan implementasi kebijakan tersebut. Dengan menggunakannya saat bertransaksi, pemerintah akan membayar fee ke Visa atau Mastercard selaku penyedia mayoritas kartu kredit dan debit.

Konsumsi BBM Subsidi Diklaim Turun, Purbaya: Tunggu Tagihan Pertamina

"Saya sedih, karena berarti kita makin banyak bayar pada Visa dan Master. Makin banyak uang yang keluar pada Visa dan Master," katanya ditemui di Sekretariat Pergerakkan Indonesia Maju (PIM), Jakarta, Kamis (22/2/2018)

Dia menilai, ada empat syarat dalam konstruksi sistem pembayaran, efesien, cepat aman, dan andal. Dari empat syarat itu, justru menurut dia, Bank Indonesia (BI) belum mampu menangani sistem pembayaran ini.

"Menurut saya BI enggak peka memperbaiki sistem pembayaran di tengah dia diamputasi persoalan menjaga rupiah. Kenapa ini terjadi, kalau sudah aman, dia harus andal enggak boleh dibocorin credit card itu, data barang perdagangan Indonesia, bukan keamanan melindungi transaksi tapi juga tren bisnis," ujarnya menjelaskan.

Sejak awal, dia sempat melarang pemerintah untuk menggunakan kartu kredit dalam belanja barang. Namun, sarannya tidak digubris. Pasalnya, penggunaan kartu kredit tersebut justru akan membocorkan segala transaksi pemerintahan dalam membelanjakan uang negara.

"Saya lihat enggak ada kepekaan dari pejabat publik melakukan pengamanan sistem pembayaran untuk melindungi sistem pembayaran ini. Itu bahayanya menggunakan kartu kredit itu yang sudah saya protes betapa pentingnya Indonesia mencontoh Jepang, India dan Cina yang punya kartu kredit sendiri. Bahkan, satelit pun mereka enggak mau gunakan luar. Artinya, China dalam kerangka dia melakukan perlindungan diri dalam cyber war berbasis keuangan yaitu kredit. Aplikasinya adalah sistem pembayaran dan saya lihat pejabat fiskal tidak punya kepekaan dalam mengamankan sistem pembayaran Indonesia," katanya.

Sementara itu, pemerintah pada tahap pertama akan membagikan 500 kartu kredit untuk satuan kerja di bawah beberapa kementerian/lembaga (K/L) yang sudah siap mengganti uang persediaannya dengan kartu kredit.

Editor: Ranto Rajagukguk