Negara Rugi Imbas Ekspor Nikel, Pakar Sebut Ada Perbedaan Data Bea Cukai RI-China

JAKARTA, iNews.id - Kawasan industri pengolahan nikel yang dikelola PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) disebut sebagai salah satu smelter terbesar di dunia, bukan hanya Asia Tenggara. Namun, pakar ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menuding aktivitas ekspor nikel di kawasan tersebut berpotensi merugikan negara secara masif.

Tidak hanya itu, Ichsanuddin dia menyebut hal tersebut sebagai perampokan kekayaan alam. Menanggapi pertanyaan Pemimpin Redaksi iNews Aiman Witjaksono mengenai hilangnya kekayaan alam, Ichsanuddin secara tegas menolak istilah 'dikeruk'.

Baca Juga

Pakar Militer Sebut Greenland Jadi Paku Terakhir di Peti Mati NATO

"Dirampok. Jangan bilang lagi dikeruk dong," ujar Ichsanuddin dalam program Rakyat Bersuara bertajuk "Ada Bandara 'Hantu', Tanpa Otoritas Negara?" di iNews, Selasa (2/12/2025).

Tuduhan tersebut didasarkan pada adanya ketidaksesuaian data signifikan antara Bea dan Cukai Indonesia dengan Bea dan Cukai China terkait konstruksi ekspor nikel.

Baca Juga

Ferdinand Hutahaean soal Polemik Bandara IMIP: Siapa Bertanggung Jawab? Jokowi

Ichsanuddin mengatakan, isu ini pernah disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang kemudian bocor ke Faisal Basri kala itu.

Menurutnya, besarnya disparitas data ini mengarah pada masalah invoicing yang jauh lebih serius daripada sekadar under-invoicing.

Baca Juga

Analisis Politisi PSI soal Pencabutan Status Bandara Internasional di IMIP Morowali

"Menurut saya penggunaan pelabuhan laut. Nah, itu yang saya bilang tadi kenapa kemudian Angkatan Laut sampai menangkap dua kapal," tuturnya.