BP Batam Surati Sri Mulyani soal Penurunan Ambang Batas Barang Impor

Antara ยท Senin, 20 Januari 2020 - 15:57 WIB
BP Batam Surati Sri Mulyani soal Penurunan Ambang Batas Barang Impor

BP Batam menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait penerapan Petaruan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199 Tahun 2019. (Foto: Shutterstock)

BATAM, iNews.id - Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199 Tahun 2019. Pasalnya aturan yang menurunkan ambang batas barang impor e-commerce dari 75 dolar Amerika Serikat (AS) menjadi 3 dolar AS dikeluhkan pelaku usaha kota setempat.

"Kami akan surati dan ketemu, habis ini rapat di BP," kata Kepala BP Kawasan Batam, Muhammad Rudi di Batam, Senin.

Dengan aturan itu, maka masyarakat yang berbelanja barang dari Batam dengan nilai di atas 3 dolar AS (sekitar Rp45 ribu) dikenakan pajak. Karena barang yang dikirim dari Batam ke daerah lain di Indonesia diperlakukan sebagai impor.

Kebijakan itu dikhawatirkan mematikan pedagang online di Batam, karena harga jual final tidak bisa bersaing dengan harga jual produk luar Batam.

Kepala BP Batam menyatakan akan meminta solusi dari Menteri Keuangan (Menkeu) terkait aturan itu. "Kami akan menghadap beliau, karena kami terima PMK, tugas kami melapor kembali, apa solusi dari Menteri, melalui Dirjen," kata dia.

Sementara itu, komunitas pelaku usaha dalam jaringan Kota Batam (Batam Online Community/BOC) menolak pemberlakuan PMK tersebut, yang menyebabkan biaya pengiriman barang dari kawasan setempat ke daerah lain di Indonesia jadi meningkat.

"Batam ikut kena imbasnya. Karena barang-barang yang dikirim dari Batam ke daerah lain di Indonesia dianggap impor," kata Ketua BOC, Saugi Sahab.

Dia khawatir, dengan kebijakan itu, maka masyarakat daerah lain enggan belanja dari Batam, karena harus membayar pajak lagi. Komunitasnya mengusulkan agar pemerintah tidak serta merta menurunkan ambang batas minimal barang impor dari 75 dolar AS menjadi 3 dolar AS, karena dinilai terlalu drastis.

"Kami usulkan, paling tidak 50 dolar AS lah. Kalau 3 dolar AS, atau Rp45 ribu, barang apa yang harganya di bawah itu," kata Saugi.

Selain kepada pedagang-pedagang e-commerce, dia mengatakan kebijakan itu akan berdampak pada jasa pengiriman barang yang mulai tumbuh subur di kota itu.

Editor : Ranto Rajagukguk